Kabid Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah Hery Setyawan.

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, KUKAR- Perencanaan penataan kawasan tepian sungai Tenggarong yang berada di Jalan Kartini-Panjaitan masuk pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kukar 2024. Penataan kawasan tersebut bertujuan untuk memperindah wajah Tenggarong, sehingga memiliki daya tarik sendiri.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sy. Vanesa Vilna melalui Kabid Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah Hery Setyawan mengatakan, estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk penataan kawasan tepian sungai Tenggarong sekitar Rp. 137 milliar.

"Alokasi anggaran penataan kawasan tepian sungai tersebut melalui Dinas Perkim. Kawasan tersebut rencananya akan dijadikan kawasan perekonomian, rencana Bupati Kukar seperti itu," kata Hery Setyawan kepada Poskotakaltimnews, Sabtu (8/4/2023).

Sementara untuk merealisasikan hal tersebut, Pemkab Kukar telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak diantaranya Balai Wilayah Sungai (BWS) Kaltim, ATR/BPN.

"Namun kendalanya saat ini belum mendapatkan rekomendasi teknis dari mereka, Rencana Detail Tata Ruang ini sudah proses di Kementerian ATR, memang adanya revisi pada saat penataan sungai Tenggarong yang menjadi revitalisasi," ungkapnya

Artinya kawasan tersebut tidak terjadi penambahan rumah maupun penduduk, hanya saja direvitalisasi tempat mereka (penduduk) agar lebih tertata kawasan itu. Selama ini mereka bertempat tinggal bukan di sepadan sungai, melainkan bangunan mereka memakan badan sungai.

"Penataan kawasan ini dimulai dari jembatan bongkok hingga jembatan Mangkuraja. Dengan adanya rencana penataan sungai ini, Pemkab Kukar akan menyiapkan tempat untuk merelokasi mereka sementara," sebutnya.

Ia juga menyebutkan, penataan sungai Tenggarong memberikan dampak positif diantaranya, berkurangnya banjir, pelebaran sungai sehingga dapat dilakukan kegiatan di area sungai.

Kemudian, sungai lebih tertata dan berfungsi sebagai bagian dari ekosistem lingkungan, memiliki tempat untuk berwisata, peningkatan aktivitas ekonomi dan pariwisata lokal, peningkatan penerimaan pajak dan lainnya.

"Kami berharap, rekomendasi teknis tersebut bisa segara keluar, dan lintas OPD saling bersinergi agar semua rencana dan kegiatan bisa berjalan dengan baik," pungkasnya.(riz/adv)