Sekda Sri Wahyuni

POSKOTAKALTIMNEWS.COM,SAMARINDA- Komitmen Pelaksanaan Pengarusatamaan Gender (PUG) di Kalimantan Timur (Kaltim) telah dimandatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tertuang dalam isu strategis, visi misi, tujuan, sasaran, program prioritas, indikator sasaran, program kegiatan dan sub kegiatan.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Sekdaprov Kaltim) Sri Wahyuni mengatakan, kepala perangkat daerah dengan jajarannya harus membangun komunikasi dan kolaborasi dengan mitra kerja mereka.

“Bukan APBDnya saja tetapi outputnya. Bagaimana kita menggerakkan stakeholder untuk sama-sama mendukung cakupan keterlibatan gender dalam setiap kegiatan urusan perangkat daerah,” kata Sekda Sri Wahyuni ketika Rakor Evaluasi PUG Provinsi Kaltim, di Ruang Rapat Tepian II Kantor Gubernur Kaltim, Senin (23/10/2023)

Sekda juga meminta agar evaluasi PUG dapat dilakukan secara rutin, sehingga perangkat daerah akan terbiasa dengan PUG dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan ke depan program kegiatannya akan berbasis anggaran responsif gender (ARG).

“Ekspose ini, perlu dilakukan untuk memastikan perangkat daerah sudah melaksankan program responsif gender, sehingga perangkat daerah lain bisa menjadi pembanding pelaksanaan program responsif gender,” jelasnya

Saat ini, lanjut Sri Wahyuni,  perangkat daerah yang telah menindaklanjuti keterkaitan isu gender dalam dokumen Resntra dan Renja yang dikuatkan melalui dokumen Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) sebanyak 87% perangkat daerah.

Pada penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE)  tahun 2020, Pemprov Kaltim memperoleh penghargaan tingkat Utama. APE dengan data terpilah menjadi pertimbangan untuk target tahun berikutnya, maka seharusnya ada keberlanjutan. Data terpilah dapat tertuang dalam Peran Gender dalam Pembangunan Kaltim.

“Sehingga pada tahun selanjutnya kita tidak boleh abai karena sudah tidak pandemi,. Dengan ini penyediaan data terpilah di perangkat daerah harus ada, silahkan dibuatkan dan didata, sebaiknya dilakukan diekspose apa saja yang menjadi kebutuhan data pilah perangkat daerah.” tegasnya.

Hadir dalam kesempatan kitu, Kepala DKP3A Kaltim Hj Noryani Sorayalita.(mar)