POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Pemerintah Kabupaten Kukar tengah berupaya membuat terobosan yakni mewujudkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

KKPD ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan serta memperhatikan asas keadilan dan kepatutan demi manfaat masyarakat.

KKPD ini telah diterapkan di Pemprov Kaltim, untuk itu Pemkab Kukar juga bisa menindaklanjuti hal ini. Sementara Pemkab Kukar telah berinisiasi untuk mewujudkan KKPD ini pada 2023 lalu dan prosesnya hingga Januari 2024 lalu telah tahap pengusulan administrator penetapan pemegang KKPD.

“Inisiasi ini didorong oleh Bupati guna memberikan solusi terhadap belanja kecil perjalanan dinas dan juga untuk belanja makan minum pada UMKM yang ada di Kukar, jadi tidak harus menunggu untuk proses pencairan yang cukup lama”, ucap Asisten III Setkab Kukar Dafip Haryanto.

KKPD ini merupakan bagian dari upaya elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota se-Kaltim. "Ini akan diberlakukan secepatnya, dimana SK pemegang KKPD setiap perangkat daerah sudah ada. Ini untuk memudahkan percepatan perputaran perekonomian, jadi belanja makan minum misalnya bisa dilakukan kas melalui KKPD ini," ujarnya.

Sementara itu plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar Sayid Fhatullah menyebutkan, KKPD ini sangat penting dimiliki seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung pelaku UMKM lokal. Jika tak ada KKPD ini pastinya pembayaran kepada pelaku usaha lokal harus mengajukan invoice atau surat penagihan belanja produk.

"Kita tahu UMKM ini butuh dana segar terus, kalau di invoice pastinya pelaku usaha sangat kebingungan modal untuk berbelanja kembali," sebut Sayid Fhatullah pada Poskotakaltimnews, Senin (7/10/2024).

Menurutnya, dalam mewujudkan KKPD ini bisa bekerja sama dengan pihak Bank. Memasuki era digital atau teknologi, sistem pembayaran juga harus cepat. Sehingga perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku usaha berjalan lancar. (adv/riz)