(Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan UMKM, Fathul Alamin/pic:tanty)

POSKOTAKALTIMNEWS,KUKAR: Dinas Koperasi dan UKM (DiskopUKM) Kutai Kartanegara mengambil langkah strategis untuk mengatasi maraknya praktik percaloan dalam pengurusan legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, dan izin usaha lainnya.

Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan UMKM, Fathul Alamin, mengatakan oknum-oknum yang menawarkan jasa pengurusan dengan biaya tinggi menjadi beban tersendiri bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), padahal layanan tersebut seharusnya dapat diakses secara gratis.

“Sebagai solusi, DiskopUKM Kukar akan menghadirkan program pendampingan UMKM dengan menempatkan pendamping di tujuh kecamatan,” ungkap Fathul Selasa (08/04/2025).

Ia mengatakan kehadiran program ini bertujuan memberikan akses pembinaan dan layanan perizinan secara lebih dekat, mudah, dan tanpa pungutan liar bagi UMKM di Kukar.

Lebih lanjut, ia menyebutkan untuk pendamping UMKM. Nantinya akan ditempatkan di tujuh kecamatan yakni Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Janan, Kota Bangun Darat, Kembang Janggut, Anggana, dan Muara Jawa.

“Mereka akan bertugas memberikan bantuan pembuatan legalitas usaha, konsultasi bisnis, pelatihan, hingga pendampingan pemasaran,” jelasnya .

Dirinya menambahakan untuk para pendamping UMKM ini, nantinya akan berkantor di klinik UMKM yang telah disiapkan DiskopUMKM Kukar agar layanan lebih mudah diakses masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa keberadaan pendamping ini menjadi garda depan dalam mencegah praktik percaloan.

“Dengan adanya pendamping ini, pelaku usaha tidak perlu lagi membayar mahal kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Semua layanan akan diberikan sesuai ketentuan tanpa biaya tambahan,” tegasnya.

Selain mendampingi secara teknis, Fathul mengungkapkan para pendamping juga berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam memperbarui data pelaku usaha di lapangan.

“Dengan data yang akurat, kebijakan dan program yang dirancang DiskopUKM kita ingin lebih tepat sasaran dan efisien,” tandasnya.

Melalui program ini, dirinya ingin memastikan setiap pelaku usaha UMKM di Kukar memiliki akses yang mudah.

“Dengan langsung ke layanan pembinaan dan perizinan yang kita siapkan, mereka tanpa harus jauh-jauh datang ke kantor DiskopUKM di Tenggarong sudah bisa mengurus legalitas usaha,” tutupnya (Adv/Tan)