POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Anggota Komisi III DPRD Berau Bidang Pembangunan Dan Kesejahteraan Rakyat,  Vitalis Paulus Lette, menyoroti pentingnya pelaksanaan proyek infrastruktur yang tidak hanya fokus pada hasil fisik, tetapi juga mampu menyerap tenaga kerja lokal sebagai bagian dari pengentasan pengangguran di daerah.

"Menurut pandangan kami APBD seharusnya diarahkan juga untuk membuka lapangan kerja. Sehingga dapat mengurangi tingginya angka pengangguran dan membantu pengentasan kemiskinan,” ucap Vitalis Paulus di Kantor Dewan Jalan Gatot Subroto kemarin.

Tapi karena proyek-proyek belum jalan tambahnya,  masyarakat yang berharap untuk bekerja jadi belum mendapat kesempatan. Vitalis menyatakan bahwa keterlambatan realisasi proyek-proyek APBD tahun ini telah berdampak terhadap belum bergeraknya lapangan kerja di sektor konstruksi. Salah satu penyebabnya adalah proses tender yang belum selesai sehingga belum ada kontrak kerja yang berjalan.

“Dari pengamatan kami salah satu penyebab minimnya penyerapan tenaga kerja adalah desain proyek yang terlalu mengandalkan metode fabrikasi. Menurutnya, banyak pekerjaan konstruksi yang jika didesain lebih konvensional, bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja local,” terangnya lagi.

Misalnya, dalam pembangunan saluran air. Kalau pakai produk pabrikan yang dibawa dari luar, pekerjanya hanya lima sampai sepuluh orang. Tapi kalau dikerjakan manual, akan jauh lebih banyak warga lokal yang terlibat.

Vitalis juga mengingatkan bahwa belanja pemerintah harus diarahkan tidak hanya untuk membangun infrastruktur, tetapi juga menciptakan efek ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar. Ia berharap ke depan, instansi teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum lebih memperhatikan aspek ini dalam merancang pekerjaan.

“Saya tidak ingin menyebut nama kampung atau wilayah tertentu agar tidak mendiskreditkan siapa pun, tapi ini sudah sering kami bahas dalam rapat. Pemerintah harus menciptakan lapangan kerja, bukan sekadar membangun,” pungkasnya. (sep/FN/Advertorial)