POSKOTAKALTIMNEWS, SAMARINDA : Gaya kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) yang menonjolkan efisiensi birokrasi dan kedisiplinan dalam tata kelola pemerintahan menuai apresiasi dari Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud. Dalam 100 hari masa jabatan pertamanya, Gubernur dinilai mampu membawa perubahan positif dalam cara kerja pemerintah provinsi.

Menurut Hasanuddin, langkah-langkah yang diambil dalam tiga bulan pertama pemerintahan menunjukkan adanya pergeseran orientasi menuju pola kerja yang lebih terstruktur dan hemat anggaran.

“Saya melihat ada komitmen serius dari Gubernur untuk membangun pola kerja yang lebih disiplin dan tidak berlebihan. Koordinasi antar lembaga juga terasa lebih terorganisir,” ujar Hasanuddin, Kamis (29/5).

Salah satu perubahan yang disoroti adalah kebijakan internalisasi kegiatan pemerintahan, termasuk larangan menggelar rapat di luar kantor, seperti hotel. Kebijakan ini disebut sebagai bentuk nyata efisiensi yang berdampak langsung pada penghematan anggaran daerah.

“Kita patut mengapresiasi langkah seperti ini. Rapat-rapat kini dilakukan di lingkungan kantor pemerintahan, bukan lagi di hotel. Ini menunjukkan bahwa orientasi kerja Pemprov saat ini lebih pada substansi dan hasil, bukan kemewahan,” tuturnya.

Lebih jauh, Hasanuddin menilai bahwa rutinitas koordinasi mingguan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memberi sinyal kuat bahwa roda pemerintahan dijalankan secara konsisten. Ia menilai pola ini perlu dipertahankan untuk menjaga stabilitas dan arah kebijakan pembangunan.

“Rapat koordinasi setiap awal pekan itu bukan sekadar rutinitas, tapi forum strategis untuk menyamakan langkah antar OPD. Ini penting agar pembangunan berjalan sesuai rencana dan tidak tumpang tindih,” jelasnya.

Hasanuddin menegaskan bahwa DPRD siap terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi dalam menghadapi tantangan besar pembangunan daerah, apalagi dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dipastikan membawa dinamika baru bagi Kaltim.

“Kami di DPRD tentu siap bekerja sama dan mengawal agar kebijakan yang diambil tetap berpihak pada pemerataan pembangunan. Kaltim harus siap, terutama dengan IKN yang akan berdampak langsung terhadap daerah,” tutupnya. (ADV)