Audiensi Bersama Mahasiswa, DPRD Kukar Tegaskan Beasiswa Masuk APBD-P 2025
Audiensi BEM Unikarta bersama Ketua DPRD KUKAR Ahmad Yani. (pic : Tanty)
POSKOTAKALTIMNEWS,
KUKAR : Puluhan mahasiswa Universitas Kutai
Kartanegara (Unikarta) kembali menyuarakan keresahan mereka soal kepastian
pembayaran sisa Beasiswa Kukar Idaman 2025. Kali ini, mereka mendatangi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar di Tenggarong, Selasa (23/09/2025), untuk
meminta kejelasan langsung dari wakil rakyat.
Rombongan mahasiswa
dipimpin Ketua BEM Unikarta, Muhammad Ibnu Ridho. Dalam audiensi, Ridho
menegaskan bahwa beasiswa menjadi kebutuhan mendesak bagi mahasiswa.
Mewakili seluruh
mahasiswa Ridho mengatakan dana yang sebelumnya diterima, hanya cukup untuk
membayar Satuan Kredit Semester (SKS) dan belum mencukupi kebutuhan
sehari-hari, khususnya bagi mahasiswa yang tinggal di kos.
Ia juga mengingatkan
bahwa pemerintah sebelumnya menjanjikan pelunasan beasiswa dilakukan pada saat
pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025. Namun
hingga kini, APBD-P belum diketok palu, sementara mahasiswa terus menunggu kepastian.
Kedatangan mahasiswa
ini diterima langsung oleh Pimpinan DPRD Kukar, Ahmad Yani, Wakil Ketua Abdul
Rasid, serta anggota DPRD Aini Faridah, Akhmad Akbar Haka Saputra, dan Muhammad
Idham. Hadir pula Kabag Kesejahteraan Rakyat Setkab Kukar, Dendy Irwan Fahriza.
Ahmad Yani
menjelaskan, keterlambatan pengesahan APBD-P bukanlah bentuk penghambatan
pembayaran beasiswa. Menurutnya, proses anggaran yang mencapai Rp11,3 triliun
itu membutuhkan koreksi dan koordinasi menyeluruh agar tepat sasaran. Ia
menegaskan, beasiswa tetap akan terakomodir dalam pembahasan APBD-P.
Ketua DPRD Kukar
tersebut menambahkan, seharusnya usulan beasiswa masuk sejak awal Agustus
bersamaan dengan KUA-PPAS. Namun baru dimasukkan pada September, sehingga
memerlukan waktu untuk kajian ulang.
“Kami tidak pernah
berniat menghalangi, karena APBD ini milik rakyat,” ujarnya.
Dirinya juga
menyoroti fakta bahwa beasiswa belum bisa masuk APBD murni 2025 karena
keterbatasan anggaran. Meski demikian, DPRD berkomitmen mendorong program ini
tetap berjalan melalui APBD-P. Bahkan, ia membuka ruang untuk meningkatkan
jumlah penerima atau besaran bantuan di tahun mendatang.
Menurutnya, mahasiswa
adalah aset penting pembangunan daerah. Mereka dipandang sebagai agen perubahan
yang akan menentukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kukar di masa depan.
“Kukar bisa maju
kalau SDM-nya kuat, dan itu dimulai dari kalian semua,” tegasnya.
Usai menerima
audiensi, DPRD Kukar langsung melanjutkan rapat Badan Anggaran (Banggar)
bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ia berharap TAPD lebih kooperatif dalam
pembahasan selanjutnya agar kepastian pencairan beasiswa segera terealisasi
sesuai harapan mahasiswa. (Adv/Tan)