Audiensi Bersama Mahasiswa, DPRD Kukar Tegaskan Beasiswa Masuk APBD-P 2025

img

Audiensi BEM Unikarta bersama Ketua DPRD KUKAR Ahmad Yani. (pic : Tanty)

 

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Puluhan mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) kembali menyuarakan keresahan mereka soal kepastian pembayaran sisa Beasiswa Kukar Idaman 2025. Kali ini, mereka mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar di Tenggarong, Selasa (23/09/2025), untuk meminta kejelasan langsung dari wakil rakyat.

 

Rombongan mahasiswa dipimpin Ketua BEM Unikarta, Muhammad Ibnu Ridho. Dalam audiensi, Ridho menegaskan bahwa beasiswa menjadi kebutuhan mendesak bagi mahasiswa.

 

Mewakili seluruh mahasiswa Ridho mengatakan dana yang sebelumnya diterima, hanya cukup untuk membayar Satuan Kredit Semester (SKS) dan belum mencukupi kebutuhan sehari-hari, khususnya bagi mahasiswa yang tinggal di kos.

 

Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah sebelumnya menjanjikan pelunasan beasiswa dilakukan pada saat pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025. Namun hingga kini, APBD-P belum diketok palu, sementara mahasiswa terus menunggu kepastian.

 

Kedatangan mahasiswa ini diterima langsung oleh Pimpinan DPRD Kukar, Ahmad Yani, Wakil Ketua Abdul Rasid, serta anggota DPRD Aini Faridah, Akhmad Akbar Haka Saputra, dan Muhammad Idham. Hadir pula Kabag Kesejahteraan Rakyat Setkab Kukar, Dendy Irwan Fahriza.

 

Ahmad Yani menjelaskan, keterlambatan pengesahan APBD-P bukanlah bentuk penghambatan pembayaran beasiswa. Menurutnya, proses anggaran yang mencapai Rp11,3 triliun itu membutuhkan koreksi dan koordinasi menyeluruh agar tepat sasaran. Ia menegaskan, beasiswa tetap akan terakomodir dalam pembahasan APBD-P.

 

Ketua DPRD Kukar tersebut menambahkan, seharusnya usulan beasiswa masuk sejak awal Agustus bersamaan dengan KUA-PPAS. Namun baru dimasukkan pada September, sehingga memerlukan waktu untuk kajian ulang.

 

“Kami tidak pernah berniat menghalangi, karena APBD ini milik rakyat,” ujarnya.

 

Dirinya juga menyoroti fakta bahwa beasiswa belum bisa masuk APBD murni 2025 karena keterbatasan anggaran. Meski demikian, DPRD berkomitmen mendorong program ini tetap berjalan melalui APBD-P. Bahkan, ia membuka ruang untuk meningkatkan jumlah penerima atau besaran bantuan di tahun mendatang.

 

Menurutnya, mahasiswa adalah aset penting pembangunan daerah. Mereka dipandang sebagai agen perubahan yang akan menentukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kukar di masa depan.

 

“Kukar bisa maju kalau SDM-nya kuat, dan itu dimulai dari kalian semua,” tegasnya.

 

Usai menerima audiensi, DPRD Kukar langsung melanjutkan rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ia  berharap TAPD lebih kooperatif dalam pembahasan selanjutnya agar kepastian pencairan beasiswa segera terealisasi sesuai harapan mahasiswa. (Adv/Tan)