(Kabid P2PL Dinkes Kukar, Supriyadi /pic:tanty)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperluas pemerataan layanan kesehatan hingga pelosok desa. Tahun 2025 ini, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar memprioritaskan pembangunan dan pengembangan 2 Puskesmas serta 8 Puskesmas Pembantu (Pusban) di sejumlah kecamatan.

Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinkes Kukar Supriyadi mengatakan, program tersebut merupakan langkah strategis untuk mendekatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terpencil.

“Kalau yang Puskesmas sudah selesai, sedangkan untuk Pusban rata-rata sudah mencapai 50–60 persen. Alhamdulillah, sejauh ini semua berjalan lancar dan tanpa kendala,” ujarnya.

Ia menjelaskan, proyek pengembangan tahun ini mencakup Puskesmas Muara Wis (lanjutan), Puskesmas Marangkayu, serta sejumlah Pusban yang tersebar di Desa Bangun Rejo (Tenggarong Seberang), Pendingin (Sangasanga), Buluq Sen dan Muara Teboq (Tabang), Rantau Hempang (Muara Kaman), Lamin Telihan (Kenohan), Purwajaya (Loa Janan), dan Tanah Datar (Muara Badak).

Dinkes menargetkan seluruh proyek rampung paling lambat 10 Desember 2025. Meski tidak bisa dikerjakan serentak di semua titik, Supriyadi memastikan progres di lapangan tetap sesuai jadwal.

“Target penyelesaian paling lambat 10 Desember. Karena tidak semua lokasi bisa dikerjakan bersamaan, maka progres dilakukan bertahap sesuai kesiapan di lapangan,” jelasnya.

Menurutnya, sebagian Pusban dibangun baru karena di wilayah tersebut belum tersedia fasilitas kesehatan dasar. Sementara itu, beberapa lainnya direhabilitasi total karena kondisi bangunan lama sudah tidak layak pakai.

“Kalau memang sebelumnya belum ada Pusban, maka dibangun baru. Tapi kalau ada yang sudah rusak parah, tidak bisa direhab, jadi dilakukan pembangunan baru juga,” tambahnya.

Supriyadi menuturkan, dari total 32 Puskesmas yang ada di Kukar, sebagian besar telah memenuhi standar pelayanan. Fokus pembangunan ke depan akan diarahkan pada desa yang belum memiliki Pusban atau wilayah yang jauh dari Puskesmas induk.

“Fasilitas kesehatan ini merupakan standar dasar dalam mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Karena itu, pengadaan sarana dan prasarana kesehatan akan terus menjadi prioritas,” tutupnya (Adv/Tan)