Foto Bersama dalam kegiatan HUT APKASINDO ke-25

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Abdul Rasyid menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) ke-25 yang dirangkai dengan Workshop Strategi Peningkatan Produktivitas Sawit Swadaya Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045. Kegiatan ini berlangsung di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, pada Selasa (28/10/2025).

Abdul Rasyid menyampaikan dukungannya terhadap peran APKASINDO dalam upaya peningkatan kapasitas petani sawit di Kukar. Ia menilai sektor kelapa sawit memiliki kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kelapa sawit menjadi salah satu penyumbang APBD yang cukup besar bagi Kutai Kartanegara. Karena itu, pengelolaannya harus terus ditingkatkan agar mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Rasyid berharap APKASINDO terus aktif memberikan pendampingan, edukasi, serta penguatan kepada petani agar pengelolaan kebun sawit dilakukan sesuai kaidah yang baik dan berkelanjutan.

“Kalau pengelolaan sawit dilakukan dengan benar, tentu hasilnya juga akan berdampak pada perekonomian keluarga petani. Apalagi harga sawit saat ini sudah berada di kisaran Rp3.300 per kilogram,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rasyid juga menyoroti persoalan petani yang lahannya masuk dalam kawasan hutan. Menurutnya, persoalan ini harus menjadi perhatian dan diperjuangkan agar petani tidak dirugikan.

“Banyak masyarakat yang sejak dulu sudah menggarap lahan, tetapi kemudian dinyatakan masuk kawasan hutan. APKASINDO harus mengawal itu, apalagi setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pengelolaan lahan oleh masyarakat setempat,” tegasnya.

Ia menambahkan, jika kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan baik, maka petani lokal dapat memanfaatkan lahan secara legal dan lebih optimal, sehingga berpengaruh pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan.

Lebih lanjut, Abdul Rasyid menegaskan bahwa DPRD Kukar siap melakukan koordinasi dan komunikasi lintas sektor dalam mendukung penyelesaian persoalan agraria yang dihadapi para petani.

“Kami di DPRD tentu siap memperjuangkan dan memfasilitasi agar setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya.(adv)