Wamendagri Apresiasi Kaltim Telah Laksanakan Program Strategis Nasional

img

POSKOTAKALTIMNEWS, BALIKPAPAN: Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Dr. Akhmad Wiyagus memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) yang dinilai telah menjadi salah satu daerah yang aktif dan cepat dalam melaksanakan Program Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa PSN bukan hanya tanggung jawab kementerian teknis, tetapi juga harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. Ia menilai kolaborasi antarlembaga menjadi kunci sukses percepatan berbagai program prioritas nasional.

“Program Strategis Nasional bapak Presiden Prabowo Subianto harus benar-benar didukung oleh pemerintah daerah. Walaupun programnya ada di kementerian teknis, pemerintah daerah tidak bisa lepas dan harus mendukungnya. Karena itu, banyak kementerian teknis yang bekerja sama dengan Kemendagri untuk memberdayakan Pemda agar dapat mendukung seluruh PSN,” jelas Wamendagri saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan Sumber Daya Manusia (Rakornas PSDM) Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2025 di Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (13/11/2025).

Salah satu PSN yang disoroti adalah program Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Wamendagri menyampaikan apresiasinya kepada Pemprov Kaltim yang telah menjalankan program tersebut secara progresif.

“Pemprov Kaltim sudah melaksanakan PSN itu. Kemarin saya sudah mengecek langsung di Samarinda,” ujarnya.

Selain itu, Wamendagri juga mengapresiasi pelaksanaan PSN Sekolah Rakyat di Kaltim, yang menurutnya menjadi bagian dari investasi jangka panjang dalam pengembangan sumber daya manusia.

“Dan saya yakin provinsi lain di tanah air juga melakukan hal yang sama, termasuk kabupaten/kota. Karena ini merupakan investasi SDM yang hasilnya baru terlihat 20 tahun mendatang, persis saat Indonesia memasuki era Indonesia Emas 2045,” tambahnya.

Rakornas PSDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2025 ini dihadiri oleh jajaran pejabat Kemendagri, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan terkait dalam upaya memperkuat sinergi pembangunan kapasitas aparatur dan percepatan PSN di seluruh Indonesia.(mar)