Wamendagri Apresiasi Kaltim Telah Laksanakan Program Strategis Nasional
POSKOTAKALTIMNEWS, BALIKPAPAN: Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Dr. Akhmad Wiyagus memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) yang dinilai telah menjadi salah satu daerah yang aktif dan cepat dalam melaksanakan Program Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Akhmad Wiyagus menegaskan
bahwa PSN bukan hanya tanggung jawab kementerian teknis, tetapi juga harus
mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. Ia menilai kolaborasi
antarlembaga menjadi kunci sukses percepatan berbagai program prioritas
nasional.
“Program Strategis
Nasional bapak Presiden Prabowo Subianto harus benar-benar didukung oleh
pemerintah daerah. Walaupun programnya ada di kementerian teknis, pemerintah
daerah tidak bisa lepas dan harus mendukungnya. Karena itu, banyak kementerian
teknis yang bekerja sama dengan Kemendagri untuk memberdayakan Pemda agar dapat
mendukung seluruh PSN,” jelas Wamendagri saat membuka Rapat Koordinasi Nasional
Pengembangan Sumber Daya Manusia (Rakornas PSDM) Aparatur Pemerintahan Dalam
Negeri Tahun 2025 di Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (13/11/2025).
Salah satu PSN yang
disoroti adalah program Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.
Wamendagri menyampaikan apresiasinya kepada Pemprov Kaltim yang telah
menjalankan program tersebut secara progresif.
“Pemprov Kaltim sudah
melaksanakan PSN itu. Kemarin saya sudah mengecek langsung di Samarinda,”
ujarnya.
Selain itu, Wamendagri
juga mengapresiasi pelaksanaan PSN Sekolah Rakyat di Kaltim, yang menurutnya
menjadi bagian dari investasi jangka panjang dalam pengembangan sumber daya
manusia.
“Dan saya yakin provinsi
lain di tanah air juga melakukan hal yang sama, termasuk kabupaten/kota. Karena
ini merupakan investasi SDM yang hasilnya baru terlihat 20 tahun mendatang,
persis saat Indonesia memasuki era Indonesia Emas 2045,” tambahnya.
Rakornas PSDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2025 ini dihadiri oleh jajaran pejabat Kemendagri, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan terkait dalam upaya memperkuat sinergi pembangunan kapasitas aparatur dan percepatan PSN di seluruh Indonesia.(mar)