Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 sebesar Rp 11,3 triliun harus terserap sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Hal itu ia sampaikan dalam wawancara pada Senin (17/11/2025).

Menurut Ahmad Yani, meski nilai APBD tahun ini mengalami penurunan dari proyeksi awal sebesar Rp 12 triliun, pemerintah daerah tetap wajib menjalankan seluruh program yang telah disepakati bersama DPRD. Kesepakatan tersebut menjadi dasar kuat agar tidak ada kegiatan yang ditunda atau tidak dilaksanakan.

Ia menekankan bahwa setiap rupiah dalam APBD merupakan amanah dari masyarakat. Karena itu, dana tersebut wajib dibelanjakan secara maksimal agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga di berbagai sektor pembangunan.

“APBD itu uang rakyat dan harus kembali ke rakyat. Tidak boleh ada satu rupiah pun yang menjadi SILPA karena tidak dibelanjakan,” tegasnya.

Ahmad Yani juga mengingatkan bahwa ketika ada anggaran yang tidak terserap, hal itu akan berdampak pada lambatnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program pembangunan bisa tertunda dan kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi.

Ia menambahkan bahwa seluruh program dan kegiatan dalam APBD sudah melalui proses pembahasan yang panjang antara DPRD dan pemerintah daerah. Karena itu, tidak ada alasan bagi organisasi perangkat daerah untuk menunda ataupun tidak mengeksekusi program tersebut.

“Kalau sudah disepakati, itu adalah komitmen bersama. Tidak boleh ada kegiatan yang mangkrak, tidak dilelang, atau tidak diprogres,” ujarnya.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRD Kukar memastikan semua pelaksanaan anggaran akan dipantau secara ketat. Setiap OPD diminta bertanggung jawab penuh terhadap progres kegiatan di lapangan.

“Kami DPR akan mengawasi dengan ketat agar anggaran ini benar-benar direalisasikan. Semua harus diselesaikan dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” tegas Ahmad Yani.

Ia pun berharap disiplin anggaran menjadi perhatian serius pemerintah daerah, sehingga pembangunan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Kukar.(ADV)