Kabid Ekonomi dan SDA Bappeda Kukar Eko Bagus Sampurno (riz/poskotakaltim)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan program prioritas nasional di tingkat daerah.

Sejumlah program seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG), percepatan penanganan stunting, serta penguatan kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih dipastikan akan masuk dalam perencanaan dan penganggaran daerah sesuai arahan pemerintah pusat.

Plt Kepala Bappeda Sy. Vanesa Vilna melalui Kabid Ekonomi dan SDA Bappeda Kukar, Bagus Eko Sampurno mengatakan, program prioritas nasional tidak hanya menjadi amanat pusat, tapi juga merupakan kebutuhan daerah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, dukungan daerah harus tampak nyata melalui pengalokasian anggaran, integrasi lintas sektor, dan penguatan sinergi antarperangkat daerah.

 “Program-program prioritas nasional wajib kita kawal bersama agar pelaksanaannya berdampak langsung bagi masyarakat Kukar,” kata Bagus Eko Sampurno pada Poskotakaltimnews, di Tenggarong, belum lama ini.

Ia menjelaskan, program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu yang harus disiapkan secara matang karena targetnya menyasar kelompok pelajar dan masyarakat rentan.

MBG dinilai sejalan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah.

“MBG bukan sekadar penyediaan makanan, tapi bagian dari strategi jangka panjang meningkatkan kualitas SDM dan menekan angka kerentanan gizi,” terang Bagus.

Selain MBG, penanganan stunting juga menjadi fokus yang akan terus mendapatkan perhatian serius.

Ia menegaskan, intervensi penurunan stunting harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, baik melalui program kesehatan, penyediaan gizi, edukasi keluarga, hingga penguatan layanan dasar.

 “Stunting adalah isu strategis nasional. Kita harus memastikan setiap OPD terkait memberikan kontribusi agar prevalensinya terus menurun,” tegasnya.

Program prioritas lain yang turut diperkuat adalah Koperasi Desa Merah Putih, sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Pihaknya menyebut, koperasi tersebut merupakan wadah strategis untuk meningkatkan aktivitas ekonomi berbasis komunitas. Dukungan penganggaran diperlukan agar koperasi dapat menjalankan fungsi pembinaan, pemasaran, dan penguatan usaha mikro di tingkat desa.

“Koperasi Desa Merah Putih harus teranggarkan agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa,” tambahnya.

Sementara keberhasilan tiga program tersebut sangat bergantung pada konsistensi daerah dalam merencanakan, menganggarkan, dan mengawal pelaksanaannya. Untuk itu, Bappeda Kukar berkomitmen mencantumkan program-program ini dalam dokumen perencanaan strategis dan tahunan.

“Kuncinya adalah keselarasan perencanaan daerah dengan arahan nasional, sehingga tidak ada program yang tercecer,” ujarnya.

Dalam hal ini, perlunya memperkuat koordinasi antar-OPD, terutama dinas kesehatan, pendidikan, sosial, hingga perangkat desa, agar pelaksanaan program lebih efektif. Kerja kolaboratif dinilai menjadi pendekatan terbaik dalam mewujudkan target-target nasional di tingkat kabupaten.

“Kolaborasi adalah fondasi utama. Tanpa itu, program hanya akan berjalan parsial,” katanya.

Bappeda Kukar juga terus membuka ruang konsultasi dan asistensi dengan pemerintah provinsi maupun kementerian terkait untuk memastikan pelaksanaan di daerah sesuai standar.

Asistensi tersebut penting untuk memperbaiki desain program dan memastikan dukungan anggaran tepat sasaran.

“Daerah harus aktif berkomunikasi dengan pusat agar implementasinya tidak menyimpang dari tujuan,” jelasnya.

Melalui penguatan perencanaan, sinergi lintas sektor, dan komitmen penganggaran, ia berharap seluruh program prioritas nasional dapat berjalan optimal di daerah. Dengan begitu, manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas dan berkelanjutan, sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional yang lebih inklusif dan progresif. (Adv/riz)