POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU :  Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menata wajah kota melalui pembangunan jalur pedestrian di Jalan Milono malah menimbulkan perdebatan publik. Hal itu karena desain yang disebut menyerupai kawasan wisata di Yogyakarta dinilai berpotensi mengaburkan identitas lokal Berau.

Menyikapi hal itu  Wakil Bupati (Wabup) Berau, Gamalis menyampaikan bahwasanya itu merupakan dinamika pro dan kontra termasuk konsekuensi yang tak terpisahkan dari setiap kebijakan pembangunan.

“Menurut kami  tidak ada pembangunan yang sepenuhnya bebas dari kritik. Pemerintah sering berada di posisi sulit. Tidak membangun, dianggap diam dan tidak bekerja. Saat membangun, muncul kritik dari berbagai sisi,” ujarnya.

Gamalis menegaskan, pembangunan tidak semestinya terhenti hanya karena perbedaan selera atau sudut pandang. Menurutnya, esensi kebijakan publik terletak pada manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat, bukan semata pada simbol atau persepsi visual.

Ia juga menepis anggapan bahwa penataan kawasan kota otomatis menghilangkan jati diri daerah. Pemerintah daerah, kata dia, tetap berupaya menjaga karakter Berau sambil menghadirkan ruang publik yang lebih tertib, nyaman, dan ramah bagi warga.

“Bahkan menurut kami menjaga identitas lokal bukan berarti menolak perubahan. Kota harus ditata agar masyarakat merasa aman dan nyaman beraktivitas,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu Gamalis juga mengingatkan agar perbedaan pandangan tidak selalu dijadikan penghambat kemajuan daerah. Selama pembangunan dilakukan untuk kepentingan publik, pemerintah memiliki kewajiban untuk tetap melangkah.

Atas dasar itu, Pemkab Berau memastikan proyek penataan pedestrian Jalan Milono tetap dilanjutkan. Program tersebut menjadi bagian dari agenda penataan kawasan perkotaan sekaligus upaya meningkatkan kualitas ruang publik di ibu kota kabupaten.

“Proyek ini tetap berjalan. Tujuannya jelas, untuk kenyamanan dan kepentingan masyarakat Berau,” tandasnya. (sep/FN)