POSKOTAKALTIMNEWS,  SAMARINDA : Gubernur Kalimantan Timur Dr H Rudy Mas’ud secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 di Pendopo Lamin Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (30/4/2026).

Dalam forum yang menekankan sinergi dan kolaborasi perencanaan pembangunan daerah tersebut, Gubernur Rudy menegaskan pentingnya transformasi ekonomi sebagai arah utama pembangunan Kaltim ke depan. Ia mengakui, struktur ekonomi daerah hingga kini masih sangat bergantung pada sektor sumber daya alam seperti minyak, gas, dan batu bara yang rentan terhadap fluktuasi pasar global dan dinamika geopolitik.

“Kita harus bergerak lebih cepat mengubah motor perekonomian daerah pada sektor-sektor ekonomi yang bernilai tambah tinggi,” tegas Rudy.

Menurutnya, pengembangan hilirisasi industri menjadi kunci dalam mendorong transformasi ekonomi tersebut.  Ia memaparkan, dominasi sektor pertambangan dan penggalian dalam struktur ekonomi Kaltim mulai mengalami penurunan, dari 43,19 persen pada 2023 menjadi 34,18 persen pada 2025. Sebaliknya, kontribusi sektor industri pengolahan meningkat dari sekitar 17 persen pada 2023 menjadi 20,12 persen di 2025.

“Pada masa transisi ini, pertumbuhan ekonomi Kaltim tetap tumbuh positif di kisaran 4,53 persen,” ungkapnya.

Rudy menambahkan, arah pembangunan Kaltim selaras dengan tema pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, yakni akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.

Untuk mendukung transformasi tersebut, ia menekankan pentingnya penguatan fondasi dan instrumen pendukung, terutama pembangunan infrastruktur yang berkualitas, baik infrastruktur dasar maupun konektivitas.

Gubernur Rudy juga mengharapkan dukungan pemerintah pusat melalui APBN, khususnya untuk peningkatan infrastruktur konektivitas seperti ruas jalan nasional Kutai Kartanegara–Kutai Barat–Mahakam Ulu serta Samarinda–Bontang–Kutai Timur–Berau.

Di sisi lain, ia menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus bersifat inklusif dan mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Sektor ekonomi kerakyatan seperti UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif dinilai perlu terus didorong melalui strategi yang lebih akseleratif dan berorientasi pada penciptaan lapangan kerja.

“Perluasan akses masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan ekonomi daerah harus terus diperkuat,” ujarnya.

Rudy berharap, melalui perencanaan pembangunan yang harmonis dan selaras, perekonomian daerah dapat terus tumbuh dan angka kemiskinan semakin menurun.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Akmal Malik yang mengikuti secara daring mengingatkan pentingnya sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dan daerah. Direktur Pedesaan, Daerah Afirmasi dan Transmigrasi Bappenas Mohammad Roudo juga menekankan agar daerah memprioritaskan belanja produktif.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menambahkan, penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD dalam Musrenbang RKPD 2027 merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel.

Musrenbang ini dihadiri anggota DPR dan DPD RI, DPRD Kaltim, Wakil Gubernur Seno Aji, Sekretaris Daerah Sri Wahyuni, unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota se-Kaltim, serta tokoh masyarakat (mar).