POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Munculnya wacana mengenai pengelolaan air bersih di tingkat kampung oleh lembaga masyarakat seperti Badan Usaha Milik Desa (Bundes) mendapat tanggapan dari Direktur  Perumda Air Minum Batiwakkal Berau Saipul Rahman.

Menurutnya hal itu bisa saja dilakukan, namun ia mengingatkan bahwa pengelolaan air bersih sebenarnya tidaklah mudah seperti yang dibayangkan, akan banyak tantangan dan hambatan yang harus di hadapi.

Bukan hanya sekedar pembangunan infrastruktur, tapi bagaimana sistem itu dikelola dan sejauh mana masyarakat mau terlibat. Dibutuhkan keseriusan, perhitungan matang, dan pengelolaan yang profesional agar layanan dapat berjalan berkelanjutan.

“Dari kondisi itu  dapat kita pahami tidak mudahnya mengelola air itu. Jadi kalau tarifnya tidak diatur baik-baik, kemungkinan besar rugi,” ujarnya mengingatkan.

Menurut Saipul Rahman, selama ini Pemkab Berau melalui Dinas Pekerjaan Umum (PUPR) telah banyak membangun infrastruktur air bersih di berbagai kampung. Namun, setelah pembangunan selesai, muncul tantangan baru, siapa yang mengelola dan bagaimana sistem itu dijalankan.

“Ini kondisi nyata sering kali terjadi kendala, pengelolaan yang dilakukan tanpa perencanaan matang berpotensi membuat fasilitas yang sudah dibangun tidak berfungsi optimal, bahkan terbengkalai,” tukasnya lagi.

Saipul Rahman juga menjelaskan, pola pengelolaan air bersih di kampung pada dasarnya bersifat fleksibel. Masyarakat diberikan ruang untuk menentukan sendiri model yang paling sesuai dengan kondisi masyarakat.

“Mereka bisa mengelola secara mandiri melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), atau menyerahkan pengelolaannya kepada PDAM Batiwakkal. Kalau masyarakat mau kelola sendiri setelah dibangun oleh PU, silakan. Tapi kalau ingin dikelola PDAM dan diperintahkan oleh KPM, kami siap,” jelasnya. (sep/FN)