Ilustrasi MBG masuk Lapas.

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Lapas Kelas IIA Tenggarong menunda pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan memilih memprioritaskan pengembangan program kemandirian serta ketahanan pangan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Keputusan tersebut diambil meski Lapas Tenggarong sempat masuk dalam rencana pembangunan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Masuknya program MBG ke lingkungan lapas sebelumnya telah disampaikan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi beberapa waktu lalu.

Mashudi menjelaskan program MBG terus diperluas dengan memanfaatkan lahan lembaga pemasyarakatan sebagai lokasi pembangunan dapur produksi makanan bergizi.

Selain itu, warga binaan juga akan dilibatkan dalam operasional dapur sebagai bagian dari pembinaan keterampilan kerja.

“Mudah-mudahan akhir Mei sudah jalan. Saat ini ada 18 titik ditambah 18 lagi, jadi total 36 dapur sudah dibangun dan siap beroperasi,” kata Mashudi di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Menurut Mashudi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mendukung program MBG dengan menyediakan lahan lapas untuk pembangunan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dari total 119 titik yang diusulkan, saat ini baru 70 lokasi yang mendapat persetujuan, dan 36 di antaranya sudah memasuki tahap pembangunan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Lapas Kelas IIA Tenggarong, Halif Shodiqulamin mengatakan, Lapas Tenggarong sebenarnya sempat masuk dalam rencana pelaksanaan program MBG.

“Memang waktu itu ada usulan bahwa Lapas Tenggarong direncanakan untuk program tersebut. Jadi sebenarnya sempat ditunjuk, cuma dengan berbagai pertimbangan akhirnya diputuskan ditahan dulu,” ujarnya saat di hubungi pada Sabtu (9/5/2026).

Menurut Halif, keputusan tersebut diambil pada masa pimpinan sebelumnya yang lebih memilih memfokuskan pengembangan lapas pada program ketahanan pangan dan pembinaan kemandirian warga binaan.

Ia menjelaskan, pelaksanaan program MBG di dalam lapas membutuhkan kesiapan yang matang karena berkaitan dengan pembangunan fasilitas, sistem pengamanan, hingga keterlibatan warga binaan dalam operasional dapur.

“Kalau nanti berjalan, nanti skemanya melibatkan WBP. Jadi yang bekerja adalah WBP, tetapi quality control dan pengawasannya dari BGN,” jelasnya.

Di sisi lain, Lapas Tenggarong saat ini terus memperkuat program kemandirian warga binaan melalui sektor ketahanan pangan.

Program tersebut juga akan dikembangkan melalui Sarana Edukasi dan Asimilasi (SEA) yang nantinya dapat diakses masyarakat umum.

Melalui program SEA, masyarakat akan diperlihatkan langsung berbagai aktivitas produktif yang dikelola warga binaan, mulai dari perkebunan, budidaya ikan air tawar, hingga layanan pencucian kendaraan sebagai bagian dari pembinaan keterampilan dan ketahanan pangan di lingkungan lapas.

Halif juga mengungkapkan bahwa hasil pengukuran sebelumnya menunjukkan lahan di Lapas Tenggarong masuk kategori tipe A sesuai standar yang ditetapkan BGN.

Namun pembangunan fasilitas MBG masih memerlukan pembahasan lebih lanjut karena berkaitan dengan administrasi lahan negara dan sarana pendukung lainnya.

Meski untuk sementara ditahan, pihak lapas memastikan tetap siap apabila nantinya ada instruksi lanjutan dari pemerintah pusat untuk menjalankan program MBG.

“Kalau memang pusat memerintahkan untuk tetap berjalan, kami siap,” tutupnya. (kriz)