Perumda Batiwakkal Masih Berjuang Bangun Sistem Digital Mandiri, Anggaran Jadi Tantangan Terbesar

img

Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal Berau, Saipul Rahman.

 

POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat, transparan, dan berbasis teknologi, Perumda Air Minum Batiwakkal Berau terus berupaya melakukan transformasi pelayanan melalui penguatan sistem digital. Namun langkah menuju kemandirian pengelolaan data dan layanan berbasis teknologi itu masih menghadapi tantangan besar: keterbatasan anggaran.

 

Saat ini, perusahaan daerah yang melayani kebutuhan air bersih masyarakat Berau tersebut belum memiliki sistem teknologi informasi (IT) yang dibangun dan dikelola secara mandiri. Untuk menjaga kualitas pelayanan tetap berjalan optimal, Perumda Batiwakkal masih memanfaatkan sistem melalui kerja sama dengan PDAM Kota Malang.

 

Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal Berau, Saipul Rahman, mengatakan digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, tetapi kebutuhan yang harus dipenuhi agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

 

Menurutnya, sistem digital yang dibutuhkan bukan hanya aplikasi administrasi biasa, melainkan sebuah ekosistem teknologi yang mampu mengintegrasikan seluruh aktivitas pelayanan perusahaan dalam satu pusat data.

 

Mulai dari identitas pelanggan, pencatatan pemakaian air, riwayat pembayaran, layanan pengaduan, hingga kebutuhan pengambilan keputusan manajemen, seluruhnya memerlukan sistem yang saling terhubung dan aman.

 

“Keberadaan platform digital yang dimaksud bukan hanya sarana administrasi, tetapi menjadi pusat penyimpanan seluruh data pelanggan, mulai identitas pelanggan, riwayat penggunaan air, sistem pembayaran hingga pelayanan pengaduan,” ungkap Saipul saat ditemui di Kantor PDAM Jalan Raja Alam, Tanjung Redeb, baru-baru ini.

 

Ia menjelaskan, pembangunan sistem seperti itu membutuhkan investasi yang besar, baik dari sisi infrastruktur, perangkat lunak, keamanan data, hingga biaya pengelolaan dan pemeliharaan jangka panjang.

 

Karena itu, hingga saat ini perusahaan memilih pendekatan bertahap dengan memanfaatkan sistem yang telah tersedia melalui pola kerja sama antardaerah. Menurut Saipul, kondisi tersebut tidak dapat diartikan sebagai keterbatasan kemampuan sumber daya manusia di internal perusahaan. Justru sebaliknya, tantangan terbesar berada pada kemampuan pendanaan yang harus dibagi untuk berbagai kebutuhan pelayanan dasar yang tidak kalah penting.

 

“Menyadari pentingnya sistem digital yang mandiri. Namun pembangunan dan pengelolaannya membutuhkan biaya cukup besar sehingga harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan,” ujarnya.

 

Di tengah dorongan transformasi layanan, Perumda Batiwakkal juga tetap dihadapkan pada sejumlah pekerjaan besar lain yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

 

Anggaran perusahaan saat ini masih diprioritaskan untuk menjaga keberlangsungan distribusi air bersih, melakukan pemeliharaan jaringan, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperluas jangkauan pelayanan agar lebih banyak warga dapat menikmati akses air minum yang layak. Kondisi tersebut, lanjut Saipul, menjadi salah satu faktor yang membuat percepatan digitalisasi di setiap daerah berjalan berbeda.

 

Daerah dengan kemampuan fiskal yang lebih kuat umumnya dapat bergerak lebih cepat membangun sistem pelayanan modern, sementara daerah lain harus menyesuaikan langkah transformasi dengan kapasitas keuangan yang dimiliki. Meski demikian, Perumda Batiwakkal memastikan agenda digitalisasi tidak berhenti.

 

Perusahaan tetap menempatkan pembangunan sistem data dan pelayanan mandiri sebagai bagian dari arah pengembangan jangka panjang yang akan diwujudkan secara bertahap. Harapannya, ketika dukungan anggaran semakin memadai, Perumda Batiwakkal dapat memiliki sistem digital sendiri yang mampu mempercepat pelayanan, meningkatkan keamanan data pelanggan, serta memperkuat kualitas tata kelola perusahaan.

 

“Digitalisasi tetap menjadi kebutuhan yang harus diwujudkan. Hanya saja prosesnya membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar sistem yang dibangun benar-benar mampu menunjang pelayanan kepada masyarakat secara optimal,” pungkasnya. (sep/FN)