Musrenbang TJSL dan PKBL yang digelar di Aula Gedung Bappeda Kukar. (Kriz)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menjadi wadah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk menyinkronkan program pembangunan daerah dengan program sosial dan pemberdayaan yang dijalankan perusahaan.

Sinkronisasi dilakukan agar program pemerintah dan perusahaan dapat saling melengkapi serta tidak tumpang tindih dalam menyasar kebutuhan masyarakat.

Musrenbang TJSL serta PKBL Perusahaan Tahun 2026 itu digelar di Aula Bappeda Kukar, Rabu (29/7/2026).

Selain Musrenbang, rangkaian kegiatan turut diramaikan Expo UMKM TJSL di halaman Kantor Bappeda Kukar.

Sejumlah perusahaan menampilkan produk unggulan UMKM binaan yang dikembangkan melalui program CSR sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan, melalui Musrenbang tersebut perusahaan akan dipertemukan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyelaraskan program yang dapat dikerjakan bersama.

“Harapan kita, melalui forum Musyawarah Pembangunan ini, terjalin kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dengan badan usaha,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Kukar turut menyosialisasikan Kukar Idaman Terbaik sebagai arah pembangunan lima tahun ke depan.

Perusahaan diharapkan menyusun program yang selaras dengan 17 Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik.

“Perusahaan tidak berjalan sendiri, pemerintah daerah juga tidak berjalan sendiri. Kalau keduanya berjalan bersama, selaras, dan sinkron, maka dampak yang dirasakan masyarakat akan jauh lebih besar,” tuturnya.

Menurutnya, Musrenbang tersebut berangkat dari kondisi selama ini ketika pemerintah lebih banyak menerima laporan pelaksanaan CSR perusahaan, sementara keterhubungannya dengan program pembangunan daerah belum terlihat secara menyeluruh.

Kondisi itu dinilai masih menyisakan missing link sehingga intervensi pemerintah dan perusahaan belum sepenuhnya berjalan dalam satu perencanaan.

“Ketika disampaikan kepada kami bahwa masih ada missing link antara program pemerintah daerah dengan program badan usaha, maka kami membentuk forum Musyawarah Pembangunan ini sebagai wadah untuk menyelaraskan keduanya,” jelasnya.

Kolaborasi juga diarahkan pada pemberdayaan tenaga kerja, Aulia berharap perusahaan mempersiapkan keterampilan maupun sarana usaha bagi pekerja sebelum mereka tidak lagi bekerja di perusahaan.

Ia mencontohkan pekerja yang memiliki keterampilan memotong rambut dapat dibekali perlengkapan untuk membuka usaha secara mandiri.

“Ketika mereka tidak lagi bekerja di perusahaan, mereka tidak menambah angka pengangguran terbuka. Sebaliknya, mereka dapat berusaha secara mandiri, memiliki penghasilan sendiri, dan penghasilan itu dapat digunakan untuk menghidupi keluarganya,” sebutnya.

Sinkronisasi yang diinginkan pemerintah itu turut dijembatani Forum Komunikasi TJSL Kukar.

Forum tersebut menjadi penghubung antara kebutuhan pembangunan yang dipetakan pemerintah dengan program CSR maupun Community Development (Comdev) yang dijalankan perusahaan.

Ketua Forum Komunikasi TJSL Kukar Agung Hasanudin mengatakan, Musrenbang TJSL tahun ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan.

Forum tersebut bukan untuk menghimpun dana perusahaan, melainkan menentukan program yang memungkinkan ditangani secara bersama.

“Salah satu tujuannya adalah menyinergikan program. Jadi bukan memberikan dana, tetapi melihat program apa saja yang perlu kita intervensi bersama,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, masing-masing OPD menyampaikan program prioritas di berbagai bidang, mulai pendidikan, keagamaan hingga kepemudaan.

Setelah itu, lanjutnya, perusahaan kemudian dapat menyesuaikannya dengan program pemberdayaan yang dimiliki.

Menurut Agung, data pemerintah menjadi bagian penting dalam kolaborasi tersebut.

Perusahaan membutuhkan data penerima manfaat agar program yang dilaksanakan tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat di wilayah ring satu operasional perusahaan.

Salah satu penerapannya dapat dilakukan melalui Rumah Besar Pengentasan Kemiskinan (RBPK), termasuk penanganan rumah masyarakat miskin.

Data pemerintah dapat menjadi acuan perusahaan dalam menentukan masyarakat yang membutuhkan intervensi.

“Ketika perusahaan memperoleh data masyarakat di wilayah ring satu, masing-masing perusahaan dapat memilih sasaran bantuannya sehingga tidak terjadi tumpang tindih,” jelasnya.

Agung menyebut, perusahaan di Kukar pada dasarnya telah menjalankan tanggung jawab sosial masing-masing.

Namun, menurutnya koordinasi dan pelaporannya masih perlu diperkuat antara perusahaan dan pemerintah daerah.

Menurutnya, publikasi program juga penting agar kontribusi perusahaan terhadap masyarakat dapat diketahui.

Expo UMKM TJSL yang digelar bersamaan dengan Musrenbang menjadi salah satu ruang untuk memperkenalkan hasil pemberdayaan yang selama ini dilakukan perusahaan.

“Peran media sangat penting untuk mengekspos program-program tersebut sebagai bentuk balancing, bahwa perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjalankan tanggung jawab sosial kepada masyarakat,” pungkasnya. (Kriz)