Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami.

POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU :  Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Berau kembali menjadi perhatian DPRD. Persoalan yang muncul di sejumlah SPBU dinilai tidak cukup hanya diselesaikan dengan mempercepat distribusi, tetapi dari persoalan mendasar, yakni kesesuaian kuota dengan kebutuhan riil masyarakat yang harus terpenuhi.

Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, mengungkap ada kesenjangan cukup besar antara kebutuhan BBM berdasarkan pendataan di lapangan dengan kuota yang disetujui.

Dalam hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) baru-baru ini, kebutuhan BBM Berau disebut mencapai sekitar 83 ribu kiloliter. Namun, kuota yang disetujui hanya sekitar 47 ribu kiloliter.

“Gap-nya agak jauh. Gap itulah yang ingin kita kejar,” kata Sutami saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Rabu (9/9/2026).

Menurutnya, selisih kebutuhan dan kuota tersebut harus segera dicarikan solusi. Pemerintah Kabupaten Berau bersama DPRD didorong untuk menyurati BPH Migas agar kuota BBM dapat ditambah sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.

Sutami mengingatkan kembali tujuan awal keberadaan Jobber di Berau, diharapkan dapat memangkas waktu distribusi BBM ke SPBU. Sebelum adanya Jobber, Berau harus menunggu pasokan dari daerah lain seperti Samarinda, bahkan Tarakan.

“Keberadaan Jobber itu tujuannya untuk mempercepat distribusi BBM ke stasiun-stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Dulu tidak ada Jobber di Berau, kita susah menunggu dari Samarinda, bahkan mungkin dari Tarakan,” ujarnya.

Karena itu, keberadaan Jobber seharusnya memberikan dampak nyata berupa distribusi yang lebih cepat dan minim keterlambatan.

Namun, dari hasil RDP, DPRD terungkap bahwa kuota BBM yang tersedia melalui Jobber tidak sepenuhnya diperuntukkan bagi Kabupaten Berau. Pasokan tersebut juga dibagi untuk Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.

Skema pembagiannya, kata Sutami, berada di kisaran 55:45 hingga 60:40, dengan Berau mendapatkan porsi sekitar 55 sampai 60 persen.

“Ini juga mempengaruhi asumsi kita. Keberadaan Jobber itu kita kira hanya untuk Berau, ternyata tidak,” katanya.

Persoalan tidak berhenti pada besaran kuota. DPRD Berau juga menyoroti kesiapan cadangan BBM di Jobber. Sutami menyebut hanya terdapat satu tangki cadangan yang juga harus menopang kebutuhan dua Kabupaten.

Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius mengingat distribusi BBM ke Berau sangat bergantung pada jalur laut dan kondisi geografis. Jika pasokan terlambat satu hingga dua hari, dampaknya dapat langsung dirasakan masyarakat di lapangan.

“Kita perlu di Jobber itu, kita minta dan mohon untuk ditambah lagi (tangki cadangan), mengingat letak geografis Kabupaten Berau,” tegasnya.

Menurut Sutami, persoalan cuaca dan kondisi sungai yang dapat mempengaruhi kapal untuk bersandar seharusnya tidak menjadi alasan ketika kelangkaan terjadi. Sebaliknya, seluruh potensi hambatan tersebut harus diantisipasi sejak awal dengan memperkuat cadangan.

Sutami juga meminta distribusi BBM tidak hanya berpusat di kawasan perkotaan. Wilayah hulu dan pesisir seperti Kelay, Segah hingga kawasan pesisir Berau harus mendapatkan perhatian yang sama.

Ia menilai keterlambatan pasokan ke wilayah pesisir dapat menimbulkan dampak lebih besar karena masyarakat di kawasan tersebut memiliki ketergantungan tinggi terhadap BBM untuk aktivitas sehari-hari, khususnya nelayan dan transportasi laut.

“Kecepatan dan ketepatan waktu mendistribusikan itu bukan hanya di perkotaan, di empat kecamatan kota terdekat, tetapi sampai ke hulu, ke Kelay, Segah, bahkan ke pesisir,” jelasnya. (sep/FN)