POSKOTAKALTIMNEWS, JAKARTA: Perjuangan memenuhi kebutuhan listrik seluruh masyarakat Kalimantan Timur terus dilakukan Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud. Baginya pembangunan inklusif bukan sekadar retorika, tetapi harus diwujudkan melalui aksi nyata agar seluruh masyarakat, termasuk yang berada di pelosok desa, mendapatkan akses listrik yang layak dan andal.

Upaya terbaru dilakukan Gubernur Rudy Mas'ud melalui Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Jaringan Listrik PLN pada Desa Belum Berlistrik di Kalimantan Timur yang digelar di Ruang Serba Guna Samaun Samadikun, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/9/2026).

Di hadapan Plt Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno, Gubernur Rudy menyampaikan kondisi ironis yang masih dihadapi Kaltim. Sebagai salah satu daerah penghasil minyak, gas bumi dan batu bara terbesar di Indonesia, ternyata masih terdapat desa yang belum menikmati aliran listrik PLN.

“Kaltim ini lumbungnya energi, Pak Dirjen. Tapi listrik kita belum semua menikmati. Bukan hanya teraliri, tapi juga harus andal. Tidak seperti hari ini, listrik gantian hidup, bukan gantian mati,” keluh Gubernur Rudy.

Menurutnya, persoalan kelistrikan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan iklim investasi.

Listrik yang tidak stabil, kata dia, dapat mengganggu aktivitas masyarakat sekaligus menghambat pelaksanaan berbagai proyek investasi. Sebab, kepastian dan keandalan pasokan listrik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kegiatan usaha.

“Listrik sangat penting untuk menunjang aktivitas masyarakat dan mendorong gairah investasi,” tegasnya.

Gubernur Harum menjelaskan, pada akhir 2025 dari total 1.083 desa di Kaltim, masih terdapat 109 desa yang belum teraliri listrik PLN.

Sementara kebutuhan jaringan antardesa maupun antardusun yang belum teraliri listrik PLN mencapai sekitar 926,55 kilometer sirkuit (kms), dengan 58.725 kepala keluarga belum menikmati layanan listrik PLN.

Pemprov Kaltim kemudian melakukan intervensi melalui Program Pra-PLN pada 2025. Salah satunya dengan memasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL) di 13 desa yang masuk wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).

Selain itu, Pemprov Kaltim melakukan perluasan jaringan listrik antardusun di 16 desa. Program tersebut menerangi sekitar 1.600 rumah atau 1.803 kepala keluarga, dengan pembangunan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sepanjang 43.157 meter, Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 26.879 meter serta pemasangan 28 unit transformator.

“Tahun 2025 kita juga lakukan perluasan jaringan listrik antardusun di 16 desa untuk menerangi 1.600 rumah, 1.803 kepala keluarga,” ungkapnya.

Perjuangan tersebut terus dilanjutkan pada 2026. Pada semester pertama 2026, Pemprov Kaltim meminta dukungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk menyambungkan listrik PLN ke 37 desa non-PLN.

Upaya itu membuahkan hasil positif. Jumlah desa di Kaltim yang belum berlistrik turun dari 109 desa pada akhir 2025 menjadi 72 desa pada semester pertama 2026.

“Tahun ini kita usulkan lagi penyelesaian untuk 36 desa non-PLN dan 2027 akan diselesaikan 36 desa lainnya,” tegas Gubernur Rudy.

Dengan langkah tersebut, Gubernur Rudy optimistis Kaltim mampu mencapai target 100 persen desa teraliri listrik PLN pada akhir 2027. Target tersebut bahkan lebih cepat dibandingkan target nasional Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan seluruh desa di Indonesia 100 persen teraliri listrik PLN pada 2029.

Adapun 72 desa yang belum teraliri listrik PLN tersebar di Kabupaten Paser sebanyak 4 desa, Kutai Barat 21 desa, Berau 21 desa, Mahakam Ulu 11 desa, Kutai Kartanegara 8 desa dan Kutai Timur 13 desa.

“Kami harus memastikan semua rakyat Kaltim menikmati akses listrik PLN. Karena itu, mari kita kawal bersama agar pada 2027, seluruh desa di Kaltim sudah 100 persen berlistrik PLN, Kami harus memastikan semua rakyat Kaltim menikmati akses listrik PLN. Karena itu, mari kita kawal bersama agar pada 2027, seluruh desa di Kaltim sudah 100 persen berlistrik PLN,” tandasnya.

Sementara itu, Plt Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno mengapresiasi dedikasi dan perjuangan Gubernur Rudy bersama para kepala daerah di Kaltim dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat.

“Kami apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Kaltim dan para bupati. Kami sangat mendukung percepatan penyediaan pemenuhan listrik di Kalimantan Timur. Kami akan lakukan seoptimal mungkin,” kata Tri Winarno yang juga menjabat Dirjen Minerba Kementerian ESDM.

Rapat tersebut turut dihadiri Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin, Wakil Bupati Paser Ikhwan Antasari, Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi, Wakil Bupati Mahakam Ulu Suhuk, serta GM PLN UID Kaltimtara Muchammad Khaliq Fadli.(mar)