Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri. (Kriz)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR :  Sembilan desa di Kutai Kartanegara (Kukar) disiapkan masuk dalam program listrik desa yang direncanakan PT PLN pada 2027.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar mengusulkan agar program tersebut sekaligus memperkuat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal yang telah lebih dulu dibangun pemerintah daerah.

Sejumlah desa yang disebut masuk dalam rencana tersebut di antaranya Desa Sepatin, Desa Tunjungan, Desa Menamang Kiri, Desa Menamang Kanan, Desa Kupang Baru, Desa Liang Buaya, Desa Enggelam dan Desa Muara Enggelam

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan, Pemkab Kukar sebelumnya telah melakukan intervensi melalui pembangunan PLTS komunal di sembilan desa yang masuk dalam rencana program PLN tersebut.

Menurutnya, keberadaan PLN diharapkan tidak membuat program kelistrikan yang telah dibangun pemerintah daerah berjalan sendiri.

Sebaliknya, fasilitas yang sudah tersedia dapat menjadi bagian dari penguatan layanan listrik bagi masyarakat.

“Memang tahun 2027 itu direncanakan ada sembilan desa yang akan mendapatkan intervensi dari PLN terkait dengan listrik desa ini. Akan tetapi kami menyampaikan bahwa sebenarnya di kesembilan desa ini pemerintah daerah sudah melaksanakan intervensi dalam bentuk pembangunan PLTS komunal,” ujarnya, Kamis (17/9/2026).

Ia menjelaskan, kapasitas PLTS komunal yang dibangun Pemkab Kukar masih terbatas, yakni berada pada kisaran 40 hingga 60 kilowatt peak (kWp).

Kapasitas tersebut membuat pemanfaatannya di masyarakat belum mampu mencakup seluruh kebutuhan rumah tangga.

Dengan kapasitas tersebut, listrik yang dihasilkan selama ini lebih banyak digunakan untuk kebutuhan dasar, seperti penerangan dan menyalakan sejumlah perangkat elektronik di rumah warga.

“Sehingga di masyarakat penggunaannya ini hanya cukup untuk penerangan, cukup untuk menyalakan TV, mungkin kulkas masih belum cukup,” jelasnya.

Karena itu, kata dia,  Pemkab Kukar berharap intervensi PLN pada 2027 tidak hanya menghadirkan pembangkit baru, tetapi dapat memperkuat sistem yang telah dibangun pemerintah daerah.

Dengan penguatan tersebut, kebutuhan listrik rumah tangga masyarakat di sembilan desa diharapkan dapat terlayani lebih baik.

Ia mengatakan, pembicaraan mengenai sinergi tersebut telah dilakukan bersama PLN.

Pemkab Kukar ingin program kelistrikan di desa tidak berjalan secara terpisah antara pemerintah daerah dan PLN.

“Dengan hadirnya PLN kita berharap ini bisa bersinergi. Kami berharap PLN tidak jalan sendiri, pemerintah daerah itu berjalan sendiri,” tuturnya.

Menurutnya, bentuk kerja sama dalam pengelolaan fasilitas tersebut masih dapat dibahas lebih lanjut. Salah satu opsi yang disebutkannya adalah melalui kerja sama operasional (KSO), maupun bentuk kerja sama lain yang disepakati bersama.

“Jadi harapan kita PLTS yang sudah terbangun ini, apalagi PLN juga intervensinya dalam bentuk pembangunan PLTS, maka kita berharap PLTS yang sudah kita bangun inilah yang dikuatkan oleh PLN,” kata dia.

Bagi Pemkab Kukar, kata dia, program listrik desa tidak semata-mata berkaitan dengan tersedianya sumber listrik, tetapi juga bagaimana layanan tersebut mampu meningkatkan aktivitas dan kualitas hidup masyarakat di wilayah yang selama ini belum mendapatkan layanan listrik secara optimal.

“Terkait dengan prosesnya nanti bisa kita KSO atau apa pun itu. Tapi bagi kami, pemerintah daerah, adalah bagaimana kualitas kesejahteraan dan kualitas hidup warga masyarakat kita yang ada di desa itu bisa kita tingkatkan dengan adanya program,” pungkasnya. (Adv/Kriz)