(Sri Wahyuni, Kadispar Kaltim)

SAMARINDA- Sesuai pembahasan  sebelumnya  antara  legistif dan eksekutif   Provinsi Kaltim,  Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim  melaksanakan  pendataan untuk pekerja  pariwisata dan ekonomi kreatif (Ekraf)   terkait dampak pandemi Covid-19 di Kaltim,   untuk penerapan kebijakan berikutnya, termasuk pemberian bantuan sosial,

Kepala Dinas Pariwisata  Provinsi Kaltim Sri Wahyuni  mengatakan saat ini Dispar  sedang melakukan verifikasi dan  input data-data  dari Asosiasi  Kepariwisataan dan Dinas Pariwisata Kabupaten/kota se Kaltim,   khususnya  para karyawan  dirumahkan  maupun yang  terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),   yang  bergerak  pada 13 jenis pelaku  usaha pariwisata maupun ekonomi  kreatif diantaranya,  perhotelan, restoran, perjalanan wisata, usaha kapal wisata dan usaha lainnya.

Menurut Sri Wahyuni, saat ini  sudah tiga ribuan  yang terdata,  dan pendataan tersebut difokuskan pada pekerja di bidang pariwisata maupun ekonomi kreatif karena pekerja dinilai sebagai pihak yang paling rentan terhadap dampak   pandemi Covid-19.

“ Verifikasi data  dimaksudkan  untuk menghidari  hal yang  tidak inginkan  seperti double  list,  oleh karena itu data yang diverifikasi betul-lengkap  seperti data harus dilengkapi poto copy KTP, surat pernyataan tidak memiliki profesi lain, dan tidak menerima bantuan sejenis, ada Id cart (ada surat keterangan usaha statusnya didalam usaha wisata atau Ekraf dan harus nomor rekeningnya,” kata Sri Wahyuni melalui  handphondnya, Minggu (26/4/2020)    

Setelah di input , lanjut  Sri  maka  didapatkan data yang  valid, karena ada juga pelaku usaha Ekraf  yang masuk,  hanya mengirimkan karyawan tapi tidak dilengkapi data pendukungnya dan  tidak ada bukti kuat, betulkah nama  yang sampaikan memang list  karyawannnya, apalagi dengan data yang banyak, jadi kita harus ada rincian , seperti bukti KTP maupun bukti pendukung  lainnya.

“ Hari Senin (27/4/2020) lanjutnya, data yang valid akan disampaikan Dinas Sosial untuk diverifikasi lebih lanjut, dimana data yang masuk didata non DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), setelah diverifikasi akan dilakukan pembahasan kembali  seperti apa  penyalurannya yang akan dilakukan tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Provinsi Kaltim,” tandasnya.  

Data yang sudah valid,  kata Sri Wahyuni  nantinya akan disampaikan ke Dinas Sosial Provinsi Kaltim, setelah itu  baru dilakukan pembahasan bersama Tim Gugus tugas terkait bagaimana  penyaluran bansos yang akan diberikan kepada para pelaku  parisisata maupun para pelaku ekonimi kreatif. (mar)