(Suasana RPD Komisi III DPRD Kukar)

TENGGARONG, Pengelolaan kas daerah pada APBD Kutai Kartanegara yang selama ini dikelola penuh oleh Bankaltimtara, nampaknya untuk kedepan akan berubah. Pengelolaan kas daerah akan dibagi dengan bank lain, ini menyusul banyaknya keluhan keluhan masyarakat terkait pelayanan Bankaltimtara.

Hal tersebut terungkap saat Komisi III DPRD Kutai Kartanegara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemkab Kukar, diruang Badan Musyawarah (Banmus), Selasa (23/6/2020) siang.

Rapat Dengar Pendapat dipimpin Ketua Komisi III Andi Faisal, didampingi Anggotanya Ahmad Yani, Fahrudin, hadir dalam pertemuan itu Asisten III Setkab Kukar Muhammad Irfan, Kabag Hukum Setkab Kukar, kemudian perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) BPKAD, Bappeda, dan Bappemas Kukar. Sedianya manajemen Bankaltimtara hadir dalam pertemuan itu, namun perwakilannya satupun tak ada meski pihak DPRD Kukar telah mengundangnya.”Kita kecewa perwakilan Bankaltimtara tidak hadir dalam pertemuan, meski sudah kita undang. DPRD saja tak dihargai apalagi masyarakat,” katanya.

Menurut Andi Faisal selama ini yang terjadi, banyak keluhan kaluhan dari masyarakat, aparat desa, dan stakholder lainnya, bahwa BPD Kaltim (Bankaltimtara) cukup lambat dalam pelayanan, dan sebenarnya permasalahan ini sudah lama terjadi, dan baru saat ini diinisiasikan.

“Alhamdulilah rapat siang hari ini menyepati Pemkab Kukar akan membagi pengelolaan Kasda dibeberapa bank, asas manfaat BPD Kaltimtara ini bisa lebih aktif kembali, karena akan ada kompetisi nantinya .” Kata Andi Faisal.

Kalau pengelolaan Kasda selain dari  di Bankaltimtara, menurut Andi Faisal akan memunculkan kompetisi antar bank.

“Semua bank silahkah berkompetisi, yang pasti jelas, jangan kayak BPD kayak Bank koperasi, bank simpan pinjam saja, malu juga kita, mau kita BPD aktif, pengelolaan dan pembinaan terhadap UMKM apalagi pandemi Covid, dan kemudian saat ini pada new normal, pemilihan ekonomi semua harus bersatu. Kita harapkan perbankkan, sebab pengelolaan keuangan yang baik adalah perbankkan. makanya silahkan berkompetisi secara sehat saja, kami nanti akan auden dengan mengundang seluruh bank, BRI, Mandiri, BNI, BPR dan bank lainnya, mana yang menawarkan lebih menjanjikan kita dorong sebagai pengelola Kasda Kukar selain dari Bankaltimtara,"katanya..

Soal regulasi, menurut Andi Faisal, terkait dengan Perbup No 12/2012 tentang pengelolaan kas daerah, pihaknya meminta untuk segera dikaji ulang, bahkan DPRD Kukar berencana akan mengusulkan raperda inisiatif tentang pengelolaan kas daerah.

Sementara Ahmad Yani Anggota Komisi III DPRD Kukar mengatakan, Perbup 37/2012 terkait dengan penunjukkan Bankatimtara sebagai pengelola Kasda Kukar harus divealuasi ulang, dan dilakukan perubahan dengan memberikan peluang yang sama kepada bank bank lain untuk hal pengelolaan kas daerah.

“Kalau pengelolaan kasda dilakukan penuh Bankaltimtara itu sama saja memonopoli. Harapan kita bersama adalah harus mendukung perubahan dan memberikan peluang sama dalam hal pengelolaan Kasda di bank lain, baik bank plat merah maupun swasta,” tandasnya.

Sementara Muhammad Irfan, Asisten III Setkab Kukar,, menyatakan bahwa  kesepakatan dalam rapat dengan Komisi III DPRD Kukar nantinya akan disampaikan kepada pimpinan, dalam hal ini Bupati Kukar.

“Seluruh perwakilan OPD yang hadir dalam pertemuan ini semua sudah sepakat seperti apa yang disampaikan oleh bapak bapak dari Komisi III, tidak ada perbedaan mencolok dan cenderung sejalan. Dan saya pikir kedepannya memang perlu dibuat Perda, namun lebih dulu dilakukan pertemuan untuk menggali masukan masukan dari kepala desa, guru, UMKM, untuk penguatan Perda tersebut.”paparnya.

Sementara secara terpisah Direktur Kepatuhan Bankaltimtara Andi Hadiwijaya, mengaku tidak menerima undangan rapat dengar pendapat dari DPRD Kukar.”Tidak ada undangan, di Tenggarong cabangnya , kami di Samarinda,”katanya.

Terkait dengan rencana pembagian pengelolaan Kasda pada APBD Kukar, menurut Andi itu masih sebatas wacana. Bankaltimtara kata dia sudah seperti SKPD/OPD pemerintah.(awi/adv)