Sekprov Kaltim HM Sa'bani

POSKOTAKALTIMNEWS.COM,SAMARINDA- Menyikapi adanya aduan masyarakat terhadap perizinan usaha yang dinilai cenderung dampaknya memberatkan dan merugikan masyarakat. Maka, diperlukan persamaan persepsi untuk mewujudkan pelayanan informasi perizinan. Sehingga, masyarakat dapat menyampaikan  aspirasi atau mengadu secara tepat terkait dampak dari perizinan usaha yang telah terjadi.

"Makanya, melalui Forum Komunikasi Penanganan Pengaduan OPD Teknis Terkait Kabupaten dan Kota se Kaltim 2021 dapat betul-betul merumuskan bagaimana menghadapi pengaduan masyarakat terhadap perizinan dan non perizinan. Karena itu, perlu persamaan persepsi," sebut Sekprov Kaltim HM Sa'bani mewakili Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor ketika membuka Forum Komunikasi Penanganan Pengaduan OPD Teknis Terkait Kabupaten dan Kota se Kaltim 2021, di Grand Jatra Hotel Balikpapan, Kamis (24/6/2021).

Adanya persamaan persepsi ini, maka masyarakat dapat memahami kondisi pengaduan tersebut. Artinya, masyarakat sudah mengetahui kalau ada masalah di salah satu yang akan ditanyakan bisa langsung mengadu ke mana.

Menurut Sa'bani, saat ini sering terjadi adanya pengaduan masyarakat. Baik, kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, bahkan pusat. Pastinya, cenderung masyarakat mengadu kepada pemerintah daerah setempat.

"Karena itu, ke depan apa mekanisme yang wajib dipikirkan bersama. Termasuk, kapasitas SDM yang melayani pengaduan perizinan dimaksud, sehingga ketika ada pengaduan dapat direspon dengan cepat," jelasnya.

Kepala DPMPTSP Kaltim H Puguh Harjanto mengatakan, dalam waktu dekat Pemprov Kaltim siap meluncur sistem pengaduan dari masyarakat, terutama mengenai perizinan.

"Semua serta online dan akan langsung direspon pihak terkait yang menangani usaha tersebut. Termasuk adanya tracing terhadap Izin yang telah masuk. Sehingga tidak lagi kerja depan ada izin yang tertunda,"  jelasnya.

Hadir Kabid Pelayanan Pengaduan, Advokasi Informasi Perizinan Otty Eka Permana, Kabid  Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Hj Riawati. Menghadirkan narasumber Ombudsman RI Bidang Kemaritiman dan Investasi Hery Susanto dan    Pelayanan Publik Biro Organisasi Setprov Kaltim.(mar)