(ilustrasi PPN) 

JAKARTA- Staf khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan rata-rata tarif pajak pertambahan nilai (PPN) global sebesar 15,4 persen. Angkanya lebih tinggi dari tarif PPN di Indonesia yang sebesar 10 persen.

"Dari 127 negara pada 2020, rata-rata tarif PPN 15,4 persen. Indonesia baru 10 persen," dalam Diskusi MEK PP Muhammadiyah: Tafsir Keadilan dalam Rancangan Tarif PPN, Kamis (24/6).

Menurutnya, tarif PPN di Indonesia tak pernah berubah sejak 1983 silam. Selain itu, tarifnya juga tunggal atau sama untuk semua sektor usaha.

Saat ini, pemerintah berencana menaikkan tarif PPN dari 10 persen menjadi 12 persen. Hal ini tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

Hanya saja, pemerintah mewacanakan skema multi tarif untuk PPN. Dengan demikian, tak semua sektor akan dikenakan tarif PPN 12 persen.

Kenaikan tarif menjadi 12 persen tertera dalam Pasal 7 revisi UU tentang KUP. Namun, pada Pasal 7A disebutkan PPN dapat dikenakan tarif berbeda-beda tergantung jenis barang atau jasa.

Sebagai contoh, pada penyerahan barang/jasa kena pajak tertentu, impor barang kena pajak tertentu, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud tertentu, dan pemanfaatan jasa kena pajak tertentu dari luar/dalam daerah pabean.

Yustinus mengatakan bukan hanya Indonesia yang berencana menaikkan pajak di tengah pandemi covid-19. Berdasarkan catatannya, 15 negara menggunakan instrumen PPN dalam menangani pandemi covid-19.

"Presiden AS Joe Biden ingin menaikkan pajak penghasilan (PPh) yang sebelumnya diturunkan oleh Donald Trump," ucap Yustinus.

Ia menambahkan pemerintah sedang berupaya membangun sistem perpajakan yang sehat. Hal ini agar sistem pajak adil bagi seluruh kelompok masyarakat.(sumber:CNNIndonesia.com)