POSKOTAKALTIMNEWS.COM,SAMARINDA- Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim  Sri Wahyuni  menegaskan, menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (Hari Raya Idul Fitri 1443H) merupakan moment yang tepat untuk melakukan koordinasi antar pihak, baik di tingkat pemerintah lembaga (Stakeholder) dalam rangka  menjaga stabilisasi ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga bahan kebutuhan pokok dan barang strategis di daerah.

“Semoga melalui High Level Meeting  Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kaltim pada hari ini, dapat menghasilkan rekomendasi yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah dan pihak-pihak terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang tentunya merupakan rangkaian dari upaya pengendalian inflasi khususnya di Provinsi Kaltim,” kata Sri Wahyuni mewakili Gubernur Kaltim membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kaltim dalam rangka menjaga stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok khususnya dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1443H, di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernru Kaltim, Selasa (19/4/2022).

Jika dilihat laju inflasi  tahun ke tahun  (yoy) Provinsi Kalimantan Timur lima tahun terakhir, lanjut Sri wahyuni  yaitu ), tahun 2017  3,16 %, tahun 2018 3,24 %, tahun 2019 1,66 %, tahun 2020 0,78 %.  Laju inflasi Kaltim dari tahun ke tahun menunjukan penurunan sehingga laju inflasi Kaltim dibawah target inflasi nasional.

“Untuk itu, saya menyampaikan apresiasi atas peran aktif para  bupati  walikota dan jajarannya, kepala OPD maupun seluruh anggota TPID Provinsi Kaltim dengan dukungan Bank Indonesia serta Satgas Pangan melalui koordinasi yang baik, sehingga upaya pengendalian inflasi di daerah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas fungsi masing-masing,” tandasnya.

Sri Wahyuni juga  sampaikan arahan Presiden Joko Widodo dalam acara Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2021, agar Tim Pengendalian Inflasi Daerah mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas harga dengan  menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga, utamanya barang kebutuhan pokok, dengan mengatasi kendala produksi dan distribusi yang ada di daerah.

“Meningkatkan nilai tambah di sektor  perikanan sehingga memiliki kontribusi menggerakkan mesin yang semakin pertumbuhan besar ekonomi. dalam Untuk mendukung hal tersebut, kelembagaan petani perlu terus diperkuat, akses pemasaran diperluas dengan pemanfaatan teknologi termasuk platform digital, penyaluran KUR Pertanian dioptimalkan dengan mempercepat dan mempermudah penyalurannya, termasuk menyesuaikan dengan karakteristik usaha pertanian, serta didukung pula dengan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha pertanian,” papar Sri Wahyuni.

Tampak hadir  Bupati Kutim, wakil walikota Bontang, Wakil Bupati Kukar, Deputi kepala Perwakilan BI Kaltim, kepala Disperindagkop dan UKM Kaltim, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kaltim, Satgas  Pangan, serta undangan terkait lainnya.(mar)