Agus Suwandi Soroti Ketidakjelasan Status Hukum Hotel Royal

img

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agus Suwandi

POSKOTAKALTIMNEWS, SAMARINDA:  Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agus Suwandi, kembali angkat bicara terkait polemik pengelolaan aset daerah, yakni Hotel Royal. Menurutnya, hingga kini status hukum maupun pemanfaatan aset tersebut belum menunjukkan kejelasan.

Agus menilai persoalan ini harus segera diselesaikan secara tegas dan cepat, mengingat Hotel Royal merupakan salah satu aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang bermasalah. Permasalahan ini muncul akibat adanya pelanggaran terhadap komitmen kontrak kerja sama oleh pihak pengelola.

"Sudah tidak jelas itu, dan memang harus dieksekusi. Kalau ada pelanggaran terhadap kontrak, ya harus diminas (diselesaikan dengan tegas)," ungkap Agus, Rabu (18/6/2025).

Ia menyarankan agar aset tersebut dialihfungsikan untuk kepentingan internal Pemprov Kaltim, ketimbang dibiarkan mangkrak atau terus menimbulkan kerugian. Salah satu usulan yang dilontarkannya adalah menjadikan bangunan eks Hotel Royal sebagai guest house atau rumah singgah bagi tamu-tamu pemerintahan.

"Kalau bisa dijadikan guest house saja, karena kita juga perlu fasilitas seperti itu untuk tamu-tamu dari luar daerah," ujarnya.

Terkait kemungkinan upaya hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar kontrak, Agus menegaskan bahwa DPRD tidak akan mencampuri proses hukum. Namun, pihaknya tetap mendorong penyelesaian secara administratif maupun legal.

"Soal pidana, ya itu urusan pemerintah. Jangan kami yang mempidanakan. Tapi minimal, ya diselesaikan. Jangan dibiarkan terus-menerus," tuturnya.

Agus berharap Pemprov Kaltim tidak menunda-nunda tindakan dan segera mengambil langkah konkret, baik dalam penyelesaian kontrak maupun pemanfaatan aset ke depannya.

Dengan begitu, keberadaan Hotel Royal yang selama ini menjadi sorotan bisa kembali memberikan nilai tambah bagi daerah.

"Sekali lagi, jangan dibiarkan terlalu lama. Kalau memang bisa dieksekusi, segera saja. Kita ingin semua aset daerah itu jelas pengelolaannya dan bermanfaat," tutup Agus. (ADV DPRD KALTIM)