Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Abdul Giaz

POSKOTAKALTIMNEWS, SAMARINDA: Di tengah dominasi perusahaan besar dalam layanan transportasi daring, anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Abdul Giaz, menawarkan pendekatan berbeda.

Ia mendorong pengembangan platform transportasi digital berbasis lokal yang tidak hanya melayani mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi alat pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Menurut Giaz, kehadiran teknologi digital di sektor transportasi seharusnya tidak dimonopoli oleh segelintir entitas besar. Ia melihat potensi besar dalam menciptakan sistem yang dirancang, dikelola, dan dimiliki oleh masyarakat sendiri.

Dengan demikian, manfaat ekonomi dari layanan transportasi digital dapat langsung dirasakan oleh warga daerah, bukan mengalir ke luar daerah bahkan luar negeri.

“Kita punya sumber daya, punya tenaga kerja, dan punya kebutuhan. Kenapa tidak kita buat sistem sendiri yang bisa memberikan nilai ekonomi langsung ke masyarakat lokal?” tegasnya, Selasa (24/6/2025).

Gagasan ini mencakup skema kepemilikan kolektif. Giaz membayangkan model di mana warga bisa terlibat sebagai pemegang saham, pengelola operasional, hingga pengembang teknologi dalam sistem transportasi tersebut.

Dengan model ini, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen atau pekerja semata, melainkan bagian dari ekosistem ekonomi digital yang inklusif.

Ia menilai pendekatan tersebut sebagai bentuk nyata kedaulatan digital daerah. Bukan hanya soal inovasi teknologi, tetapi tentang siapa yang mengambil manfaat paling besar dari ekosistem digital yang dibangun.

“Kalau semua dikuasai korporasi besar, kita hanya jadi pengguna dan pekerja. Tapi kalau kita punya sistem sendiri, kita jadi penggeraknya,” jelas Giaz.

Platform lokal juga memungkinkan penyesuaian kebijakan sesuai kondisi dan kebutuhan daerah. Hal ini, menurut Giaz, tidak mungkin dilakukan oleh sistem yang dikendalikan dari pusat atau oleh perusahaan berskala nasional tanpa sensitivitas terhadap konteks lokal.

Ia meyakini bahwa dengan dukungan regulasi daerah, kolaborasi komunitas teknologi, serta partisipasi publik, Kalimantan Timur bisa menjadi perintis dalam membangun platform transportasi digital yang adil dan berkelanjutan.

“Ini saatnya kita bicara tentang kepemilikan dan manfaat. Digitalisasi tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang. Harus jadi alat distribusi kesejahteraan,” pungkasnya. (ADV DPRD KALTIM)