Rapat Paripurna DPRD Kukar

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Rapat paripurna DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) yang digelar pada Selasa (23/9/2025) menjadi momentum penting bagi fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap nota penyampaian pemerintah mengenai Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui perwakilannya, Eko Wulandanu, menekankan agar pelaksanaan RPJMD selaras dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam lima tahun ke depan. Menurutnya, konsistensi arah pembangunan sangat penting agar program berjalan optimal.

PKB juga meminta pemerintah daerah lebih transparan dalam menyampaikan program prioritas, serta memastikan anggaran digunakan tepat sasaran. “Indikator kinerja harus jelas, sehingga capaian program bisa diukur dengan baik,” ujar Eko.

Ia menegaskan, reward and punishment perlu diterapkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kepala dinas yang berhasil mencapai target kinerja layak diapresiasi, sementara yang gagal wajib dievaluasi.

Selain itu, PKB mendorong agar penempatan pejabat dilakukan sesuai keilmuan dan kompetensi. Hal ini dinilai penting demi menjaga kondusivitas birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tak hanya itu, PKB juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan rumah ibadah, majelis ilmu, dan majelis zikir. Upaya ini dinilai akan memperkuat pembentukan generasi berkarakter di Kukar.

Sementara itu, Fraksi Partai NasDem melalui Sa’bir menilai bahwa pembangunan daerah tidak boleh hanya terfokus pada target angka, melainkan juga harus berdampak nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, pemerintah daerah dituntut menjaga akuntabilitas sekaligus memastikan setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat luas. “Jangan sampai pembangunan hanya menjadi formalitas, sementara warga tidak merasakan manfaatnya,” tegas Sa’bir.

Fraksi NasDem juga mengingatkan agar pemerintah daerah lebih peka terhadap dinamika sosial, sehingga setiap kebijakan mampu memperkuat persatuan masyarakat.

Dengan pandangan yang disampaikan, kedua fraksi sama-sama menekankan perlunya keseimbangan antara pembangunan fisik, tata kelola pemerintahan yang baik, serta penguatan nilai sosial-keagamaan. Hal ini diharapkan menjadi landasan dalam mewujudkan visi pembangunan Kukar 2025–2029.(ADV)