Anggota DPRD Kukar, Abdul Rasyid

POSKOTAKALTIIMNEWS, KUKAR: Di tengah kondisi defisit APBD 2025, DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya untuk menjaga agar program prioritas yang langsung dirasakan masyarakat tetap berjalan. Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kukar, Abdul Rasyid, dalam rapat pembahasan perubahan APBD, Selasa (23/9/2025).

Menurutnya, keterbatasan fiskal tidak boleh menghambat pelaksanaan program yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Salah satunya adalah beasiswa pendidikan yang selama ini mendapat perhatian besar dari warga Kukar.

“Beasiswa tetap jalan karena sudah disahkan dalam perubahan anggaran. Itu prioritas,” kata Rasyid.

Ia menilai, dukungan terhadap pendidikan adalah investasi jangka panjang yang wajib dipertahankan meskipun daerah menghadapi tekanan defisit. Program ini diyakini mampu membantu meringankan beban orang tua sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kukar.

Selain pendidikan, DPRD juga menaruh perhatian pada pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari. Menurut Rasyid, program pembangunan jalan, perbaikan irigasi, dan dukungan terhadap sektor pertanian masih menjadi agenda penting dalam belanja daerah.

“Kalau berbicara prioritas, infrastruktur dasar dan pendidikan harus tetap mendapat porsi. Kita ingin APBD benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Di sisi lain, DPRD Kukar sepakat menunda rencana penyertaan modal ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang nilainya mencapai Rp21 miliar. Rasyid menuturkan, hampir seluruh fraksi menolak rencana tersebut dengan alasan kondisi keuangan tidak memungkinkan.

Menurutnya, dalam situasi defisit, langkah bijak adalah menunda investasi jangka panjang demi memastikan kebutuhan mendesak masyarakat dapat dipenuhi.

“Bukan berarti penyertaan modal dihapus. Hanya ditunda sampai kondisi keuangan daerah lebih stabil,” jelasnya.

Ia menambahkan, pembahasan perubahan APBD akan terus dimatangkan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD sebelum tenggat akhir September. Harapannya, seluruh keputusan dapat memberi kepastian dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Rasyid menegaskan, DPRD Kukar memiliki tanggung jawab moral agar setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat sasaran.

“Dengan kondisi sekarang, kami ingin memastikan keberpihakan APBD jelas untuk rakyat. Itu yang utama,” pungkasnya.(ADV)