(Musrebangdes di salah satu desa kecamatan Marangkayu/pic:ist)

POSKOTAKALTIMNEWS,KUKAR: Pemerintah Kecamatan Marangkayu terus memperkuat arah pembangunan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tahun 2025, dua sektor strategis yakni infrastruktur dan pendidikan muncul sebagai prioritas utama yang banyak diusulkan oleh masyarakat di berbagai desa.

Hal tersebut diungkapkan Camat Marangkayu, AR Ambodalle. Ia menegaskan bahwa Musrenbangdes merupakan tahap penting dalam menjaring aspirasi dari bawah.

“Kami memastikan proses Musrenbangdes berjalan dari tingkat RT dan dusun terlebih dahulu, baru kemudian disusun dalam RKPDes. Jadi, semua usulan warga harus benar-benar terakomodasi,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (28/09/2025).

Ambodalle menjelaskan, pemerintah kecamatan memberikan waktu khusus kepada desa untuk melakukan musyawarah di tingkat paling bawah.

Langkah ini dilakukan agar proses perencanaan lebih partisipatif dan setiap usulan masyarakat dapat diverifikasi secara terbuka.

“Kami panitia memfotokopi semua draf usulan. Jika ada yang kurang, ditambah, supaya tidak ada yang terlewat,” ungkapnya.

Diakuinya dari hasil inventarisasi usulan, perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan menjadi kebutuhan paling mendesak yang disampaikan oleh masyarakat.

Banyak warga berharap peningkatan akses jalan usaha tani dapat segera direalisasikan guna menunjang aktivitas ekonomi dan mobilitas warga desa.

“Jalan usaha tani ini sangat vital. Banyak warga mengusulkan agar akses tersebut diperbaiki karena menjadi jalur utama hasil pertanian dan perkebunan,” kata Ambodalle.

Selain infrastruktur, sektor pendidikan juga menempati posisi penting dalam daftar prioritas pembangunan. Banyak sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di wilayah pinggiran yang masih memerlukan perbaikan, terutama pada ruang kelas, fasilitas WC, dan kantor kepala sekolah.

“Banyak bangunan sekolah yang perlu direhab. Saya bilang ke masyarakat, meskipun itu tidak masuk dalam dana ADD, tetap harus dibahas dalam Musrenbang. Karena pendidikan adalah pondasi kemajuan desa,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara, Arianto, mengatakan dukungannya terhadap hasil Musrenbangdes yang menitikberatkan pada infrastruktur dan pendidikan.

Menurutnya, dua sektor ini memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat desa.

“Musrenbangdes adalah instrumen penting untuk memastikan arah pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Infrastruktur yang baik membuka akses ekonomi, sementara pendidikan yang layak membangun kualitas sumber daya manusia desa,” ujar Arianto.

Ia juga menambahkan bahwa DPMD Kukar terus mendorong desa agar memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam perencanaan pembangunan.

“Kami harapkan Musrenbangdes tidak berhenti di tataran wacana. Semua usulan harus dikawal bersama agar benar-benar terwujud dalam program kerja desa maupun dukungan kabupaten,” pungkasnya. (Adv/Tan)