POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Wakil Bupati H. Rendi Solihin melakukan kunjungan kerja dan audiensi ke Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), 7 Oktober 2025.

Kunjungan ini bertujuan untuk meminta kejelasan alokasi anggaran dan rencana pembangunan di wilayah Kukar yang terdampak langsung oleh pengembangan IKN, khususnya daerah-daerah dalam Daerah Pemilihan (Dapil) IV dan dapil V.

Dapil IV meliputi kecamatan Muara Jawa, Sanga-Sanga, Loa Janan, dan Loa Kulu, sedangkan Dapil V mencakup Kecamatan Samboja dan Samboja Barat. Wilayah-wilayah tersebut kini menjadi bagian dari kawasan strategis dalam pengembangan IKN.

Rombongan DPRD Kukar yang terdiri dari anggota DPRD perwakilan Dapil IV dan dapil V diterima langsung oleh Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, Deputi Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Alimuddin, Deputi Pengendalian Pembangunan Thomas Umbu Tena Bolodadi, serta Kepala Biro Keuangan Otorita IKN.

Anggota Komisi III DPRD Kukar, Johansyah, yang juga mewakili salah satu dapil terdampak, menegaskan perlunya kepastian dalam hal regulasi dan alokasi anggaran agar program pembangunan daerah tidak terhambat.

“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan di wilayah Dapil IV dan dapil V Kukar tetap menjadi prioritas, serta tidak terganggu oleh perubahan regulasi akibat pengembangan IKN. Kepastian anggaran sangat kami butuhkan untuk melanjutkan program-program vital bagi masyarakat,” ujar Johansyah.

Menanggapi hal ini, pihak Otorita IKN menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk DPRD Kukar, agar pembangunan di wilayah perbatasan berjalan optimal dan berkesinambungan.

Kunjungan kerja ini juga merupakan bagian dari upaya DPRD Kukar dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dengan mempertimbangkan dampak dan peluang yang muncul dari pembangunan ibu kota baru.(adv)