Delapan Desa Baru Disetujui, DPRD Kukar Minta Pemkab Siapkan Anggaran Pembangunan 2026
Ketua DPRD
Kukar, Ahmad Yani
POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menegaskan bahwa pemerintah kabupaten wajib menyiapkan anggaran bagi delapan desa baru yang telah disetujui menjadi desa definitif. Ia menyebut, status baru tersebut membawa konsekuensi besar terhadap kebutuhan anggaran pembangunan desa mulai tahun 2026.
Dalam keterangannya usai
rapat paripurna pada Jumat (7/11/2025), Ahmad Yani menyatakan bahwa penetapan
desa definitif bukan sekadar pengesahan administratif, tetapi juga berarti
tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan anggaran dasar
seperti Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
“Setelah disetujui menjadi
desa definitif, tentu konsekuensinya pemerintah harus menyiapkan kebutuhan
anggaran. Desa-definitif itu butuh dukungan dana, baik untuk pemerintahan,
infrastruktur, maupun pelayanan dasar masyarakat,” tegas Yani.
Ia menambahkan, DPRD Kukar
telah mendorong agar penganggaran untuk delapan desa tersebut dimasukkan dalam
APBD tahun 2026, meski proses administrasi seperti penerbitan nomor registrasi
desa masih berjalan.
“Walaupun masih menunggu
nomor registrasi, anggarannya harus disiapkan. Jangan sampai desa sudah
definitif tapi belum bisa bergerak karena kendala keuangan,” ujarnya.
Menurut Yani, keberadaan
desa baru di Kukar diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan dan
meningkatkan pelayanan publik, terutama di wilayah yang sebelumnya sulit
dijangkau.
“Dengan adanya desa baru,
masyarakat bisa lebih dekat dengan layanan pemerintahan. Pembangunan juga akan
lebih terarah dan efisien karena sudah memiliki struktur pemerintahan sendiri,”
jelasnya.
DPRD Kukar, kata Yani,
akan terus mengawal agar pemerintah daerah tidak hanya menetapkan desa baru
secara administratif, tetapi juga memastikan kesiapan anggaran, sarana, dan
sumber daya manusia di dalamnya.
“Penetapan desa definitif
harus dibarengi dengan kesiapan anggaran dan perangkatnya. Itu bagian dari
tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Kukar,”
pungkasnya.(adv)