Delapan Desa Baru Disetujui, DPRD Kukar Minta Pemkab Siapkan Anggaran Pembangunan 2026

img

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menegaskan bahwa pemerintah kabupaten wajib menyiapkan anggaran bagi delapan desa baru yang telah disetujui menjadi desa definitif. Ia menyebut, status baru tersebut membawa konsekuensi besar terhadap kebutuhan anggaran pembangunan desa mulai tahun 2026.

Dalam keterangannya usai rapat paripurna pada Jumat (7/11/2025), Ahmad Yani menyatakan bahwa penetapan desa definitif bukan sekadar pengesahan administratif, tetapi juga berarti tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan anggaran dasar seperti Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

“Setelah disetujui menjadi desa definitif, tentu konsekuensinya pemerintah harus menyiapkan kebutuhan anggaran. Desa-definitif itu butuh dukungan dana, baik untuk pemerintahan, infrastruktur, maupun pelayanan dasar masyarakat,” tegas Yani.

Ia menambahkan, DPRD Kukar telah mendorong agar penganggaran untuk delapan desa tersebut dimasukkan dalam APBD tahun 2026, meski proses administrasi seperti penerbitan nomor registrasi desa masih berjalan.

“Walaupun masih menunggu nomor registrasi, anggarannya harus disiapkan. Jangan sampai desa sudah definitif tapi belum bisa bergerak karena kendala keuangan,” ujarnya.

Menurut Yani, keberadaan desa baru di Kukar diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik, terutama di wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau.

“Dengan adanya desa baru, masyarakat bisa lebih dekat dengan layanan pemerintahan. Pembangunan juga akan lebih terarah dan efisien karena sudah memiliki struktur pemerintahan sendiri,” jelasnya.

DPRD Kukar, kata Yani, akan terus mengawal agar pemerintah daerah tidak hanya menetapkan desa baru secara administratif, tetapi juga memastikan kesiapan anggaran, sarana, dan sumber daya manusia di dalamnya.

“Penetapan desa definitif harus dibarengi dengan kesiapan anggaran dan perangkatnya. Itu bagian dari tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Kukar,” pungkasnya.(adv)