(FGD yang dihadiri Perwakilan DPMD Kukar/pic:ist) 

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Di tengah gencarnya wacana transisi energi menuju sumber terbarukan, berbagai daerah penghasil tambang kini dihadapkan pada tantangan besar bagaimana menjaga denyut ekonomi saat industri batubara perlahan meredup.  Menjawab hal itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) ikut ambil bagian dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penguatan dan Pengembangan UMKM dalam Mendorong Transisi Energi Berkeadilan pada Masyarakat Terdampak Tambang Batubara di Kalimantan Timur.”

Kegiatan yang diinisiasi oleh Yayasan Mitra Hijau (YMH) bersama Universitas Mulawarman tersebut berlangsung  di Hotel Aston Samarinda, pada bulan Oktober lalu. Forum ini mempertemukan berbagai pihak  dari pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, hingga komunitas lokal  untuk duduk bersama merumuskan masa depan ekonomi pascatambang.

Hal tersebut diungkapkan Ahmad Irji’i, Penggerak Swadaya Masyarakat DPMD Kukar, saat dikonfirmasi awak media Jumat (07/101/2025). Ia menuturkan bahwa forum ini menjadi ruang penting untuk melihat secara jernih situasi di lapangan.

“Kami ingin memetakan tantangan dan peluang bagi pelaku UMKM di wilayah terdampak tambang, serta mencari strategi agar ekonomi desa tetap hidup meski tambang berhenti,” ujarnya.

Menurut Irji’i, Kalimantan Timur sedang berada pada masa transisi yang menentukan. Indonesia kini menapaki agenda besar menuju energi terbarukan untuk menekan emisi karbon dan mewujudkan Net Zero Emission. Namun, pergeseran ini tidak datang tanpa risiko sosial.

“Daerah yang bertumpu pada tambang tentu paling merasakan dampaknya. Karena itu, ekonomi alternatif seperti UMKM harus benar-benar disiapkan,” katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur tahun 2024, sektor pertambangan masih menyumbang sekitar 46 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi. Ketergantungan besar ini membuat masyarakat di daerah tambang seperti Kutai Kartanegara, Paser, dan Samarinda rentan kehilangan penghasilan ketika produksi menurun.

Lebih lanjut Irji’i mengatakan FGD ini juga menjadi momentum untuk memikirkan arah baru. Melalui diskusi intens, para peserta menggali model ekonomi berbasis potensi lokal dari usaha kecil pengolahan hasil bumi hingga wirausaha kreatif yang bisa bertahan di luar bayang-bayang tambang.

“Kami ingin memastikan masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tapi aktor utama dalam ekonomi hijau,” tutur Irji’i.

Meski peluang terbuka lebar, tantangan tetap nyata. Banyak pelaku UMKM masih bergelut dengan keterbatasan modal, kesulitan akses pasar, hingga kemampuan manajerial yang belum memadai. Kondisi inilah yang membuat sinergi lintas sektor menjadi sangat penting agar proses transisi tidak meninggalkan kelompok ekonomi kecil.

Dari forum ini, Irji’i mengungkapkan tercetus harapan agar rekomendasi konkret dapat segera ditindaklanjuti. Pemerintah daerah bersama dunia usaha dan akademisi diharapkan menyusun peta jalan penguatan UMKM di wilayah pascatambang. Kolaborasi jangka panjang pun menjadi kunci untuk menciptakan ekonomi lokal yang tangguh dan inklusif.

“Kami berharap hasil FGD ini bisa menjadi pijakan nyata bagi semua pihak dalam memperkuat UMKM di wilayah terdampak tambang,” pungkas Irji’i.

Terakhir Ia menegaskan, semangat perubahan harus dimulai dari desa  tempat ketahanan ekonomi Indonesia sesungguhnya dibangun. (Adv/Tan)