Anggota DPRD Berau, Sakirman dan Anggota DPRD Provinsi Kaltim, Syarifatul Syadiah.  

POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Aspirasi para ustaz dan ustazah terkait kenaikan insentif guru ngaji mendapat dukungan dari Anggota DPRD Berau Sakirman dan anggota DPRD Provinsi Kaltim Syarifatul Syadiah.  Kedua anggota Dewan tersebut sepakat, menilai bahwa peningkatan kesejahteraan bagi para pendidik Al-Qur’an merupakan kebutuhan mendesak.

Di tengah keterbatasan anggaran, kedua legislator tetap sepakat bahwa kesejahteraan guru ngaji tetap harus diperjuangkan. Skema kolaboratif antara Pemkab Berau , Pemerintah Provinsi, BKPRMI, dan perusahaan melalui CSR dinilai sebagai solusi paling realistis saat ini. Harapan tetap menyala, dengan komitmen bahwa peningkatan insentif dapat direalisasikan ketika kondisi fiskal daerah kembali stabil.

Menurut penjelasan anggota Komisi II DPRD Berau Sakirman, menyebut kendatipun  Berau selama ini menjadi daerah dengan pemberian insentif tertinggi bagi guru ngaji se-Kalimantan Timur, namun untuk menaikkannya masih perlu dipertimbangkan. 

“Memang kita berharap ada kenaikan, tapi kita harus lihat kondisi keuangan yang tidak hanya terdampak di daerah, tetapi juga di tingkat nasional,” tegasnya.

Meski begitu, ia memastikan peluang kenaikan tetap terbuka, terutama jika kondisi fiskal daerah membaik. “Mudah-mudahan tahun 2027 kalau anggaran kita membaik, kita bisa upayakan peningkatan insentif. Ini akan kita bahas dengan Bupati dan Banggar,” tambahnya.

Senada dengan itu, anggota  DPRD Provinsi Kaltim Syarifatul Syadiah mengatakan, guru ngaji memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda.

“Maka sudah seharusnya tuntutan mereka terhadap peningkatan insentif sangat wajar karena menyangkut penghargaan terhadap profesi mulia. Disamping Mereka mendidik generasi kita berakhlakul karimah. Ini pekerjaan mulia, jadi permintaan kenaikan insentif itu sangat wajar,” ujar Syarifatul Syadiah.

Namun, ia mengakui bahwa Kalimantan Timur sedang menghadapi tekanan anggaran. Pemotongan lebih dari Rp6 triliun membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas.

“Untuk belanja infrastruktur dan operasional saja kita masih kekurangan. Jadi harus ada langkah antisipasi,” jelasnya.

Sebagai langkah jangka pendek, Syarifatul mendorong optimalisasi dukungan CSR dari perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Kaltim, termasuk Berau. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, BKPRMI, dan sektor swasta dapat membuka peluang pemenuhan harapan para guru ngaji. (sep/FN/Advertorial)