Kabid Perencanaan Pengendalian Pembangunan Daerah Bappeda Kukar Saiful Bahri (riz/poskotakaltim)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutai Kartanegara (Kukar) tengah menyiapkan langkah strategis untuk menata ulang kelembagaan pemerintahan daerah.

Penataan ini mencakup pembenahan struktur organisasi hingga teknis operasional pelaksanaan program, agar roda pemerintahan semakin efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kabid Perencanaan Pengendalian Pembangunan Daerah Bappeda Kukar, Saiful Bahri mengatakan, penataan kelembagaan menjadi salah satu agenda penting yang dibahas dalam perencanaan pembangunan 2026.

Menurutnya, dinamika kebijakan nasional, perkembangan daerah, serta tuntutan pelayanan publik mengharuskan pemerintah daerah menyesuaikan kembali struktur kerja agar lebih adaptif.

Ia menjelaskan, penataan kelembagaan tidak hanya menyentuh pada perubahan struktur organisasi perangkat daerah (OPD), tapi juga memperkuat mekanisme koordinasi antarinstansi.

Hal ini diperlukan untuk memastikan setiap OPD memiliki peran yang jelas serta tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan program.

Ia menegaskan, Bappeda Kukar saat ini tengah melakukan kajian mendalam terkait efektivitas struktur organisasi yang ada. Kajian tersebut mencakup evaluasi beban kerja, kebutuhan sumber daya manusia, hingga relevansi fungsi dengan prioritas pembangunan daerah.

“Semua harus disesuaikan dengan arah kebijakan dan target pembangunan dalam RPJMD yang sedang disusun,” tegas Saiful Bahri pada Poskotakaltimnes, di Tenggarong, Selasa (25/11/2025).

Selain struktur, aspek operasional program juga menjadi perhatian utama.

Ia menuturkan bahwa keberhasilan program pemerintah sangat ditentukan oleh sistem kerja yang terukur dan terintegrasi. Untuk itu, Bappeda mendorong penyempurnaan SOP program, tata kelola anggaran, serta mekanisme monitoring dan evaluasi agar lebih kuat.

Ia menambahkan, penataan operasional ini juga bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah. Dengan sistem pelaksanaan program yang lebih jelas, masyarakat dapat menilai secara langsung perkembangan pembangunan dan manfaat dari setiap kebijakan yang dijalankan.

Upaya penataan kelembagaan ini selaras dengan semangat reformasi birokrasi yang terus didorong pemerintah pusat. Kukar sebagai daerah yang tengah memasuki momentum penting pembangunan. Sehingga harus memastikan tata kelola pemerintahan berjalan modern dan profesional.

Proses penataan kelembagaan tersebut dilakukan secara bertahap dengan melibatkan seluruh OPD dan stakeholders terkait. Bappeda juga membuka ruang diskusi agar setiap instansi dapat memberikan masukan yang konstruktif terhadap penyempurnaan struktur dan mekanisme kerja ke depan.

Dengan penataan kelembagaan yang komprehensif ini, ia optimistis bahwa Pemkab Kukar akan memiliki tata pemerintahaan yang lebih solid.

Hal ini diyakini dapat memperkuat efektivitas pelaksanaan program pembangunan dan pada akhirnya memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara. (Adv/riz)