POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Di satu sisi lampu jalan berdiri berderet dengan jarak yang nyaris berdekatan. Namun di sisi lain, masih ada ruas jalan yang gelap karena lampu tak kunjung menyala. Kondisi ini mendapat perhatian Anggota DPRD Berau, ternasuk soal penataan Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayah perkotaan.

Temuan tersebut terlihat di sejumlah titik, salah satunya di Jalan Pangeran Diponegoro, Tanjung Redeb. Di kawasan itu, jarak antar lampu dinilai terlalu rapat. Sementara di lokasi lain, masyarakat justru mengeluhkan lampu yang mati dan belum diperbaiki dalam waktu lama.

Anggota Komisi III, Oktavia, menilai kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya perencanaan dan pengawasan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) serta Dinas Perhubungan (Dishub) Berau.

“Sekiranya ini harus menjadi bahan evaluasi Bersama kita, baik DPUPR maupun Dishub. Kalau kita lihat di beberapa titik perkotaan, jarak antar PJU itu terlalu dekat. Namun ironisnya, masih banyak juga lampu yang mati dan tidak segera diperbaiki,” ujarnya.

Menurutnya, pemasangan PJU yang terlalu rapat tidak hanya menimbulkan pertanyaan dari sisi teknis, tetapi juga berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran. Biaya pembangunan, konsumsi listrik, hingga pemeliharaan dinilai harus dihitung secara cermat, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah.

“Kondisi ini memang ironis tentu kami juga tidak menginginkan anggaran habis hanya untuk pemasangan di titik yang sebenarnya sudah cukup terang, sementara di wilayah lain justru kurang penerangan,” tegasnya.

Oktavia juga menyoroti pentingnya pemerataan penerangan jalan sebagai bagian dari pelayanan publik. Lampu jalan, kata dia, bukan sekadar fasilitas pendukung, melainkan menyangkut aspek keselamatan dan keamanan masyarakat, terutama pada malam hari.

Ia mendorong dilakukan pendataan ulang seluruh titik PJU di kawasan perkotaan, disertai evaluasi jarak pemasangan dan kondisi lampu yang ada. Selain itu, diperlukan sistem pemeliharaan rutin dan mekanisme respons cepat terhadap laporan masyarakat agar perbaikan dapat segera dilakukan.

“Kita ingin penataan PJU lebih efektif dan efisien. Yang terlalu rapat bisa dikaji ulang, yang mati segera diperbaiki. Intinya, pelayanan kepada masyarakat harus jadi prioritas,” tuturnya.

Banyaknya keluhan warga terkait lampu jalan yang padam berbulan-bulan, menurutnya, harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia meminta OPD terkait lebih responsif dalam menangani persoalan tersebut.

“Lampu yang mati harus segera ditindaklanjuti. PJU ini menyangkut keselamatan dan keamanan masyarakat. Jangan dibiarkan berbulan-bulan tanpa perbaikan,” pungkasnya. (sep/FN/Advertorial)