POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Soal minimnya jumlah tenaga pengajar di sejumlah wilayah di Kabupaten Berau kembali disoro. Menurut Wakil ketua II DPRD Berau, Sumadi masalahnya bukan terbatasnya jumlah ASN guru, melainkan akibat menumpuknya pegawai di instansi tertentu di pusat kota, sementara wilayah kampung dan pesisir justru kekurangan tenaga, termasuk di sektor-sektor vital.  

“Dari pengamatan kami masalah dihadapi  Berau bukan kekurangan ASN, tapi penempatannya yang belum tepat. Ada yang menumpuk di satu tempat, sementara daerah lain kosong,” ujarnya, baru-baru ini dikantor DPRD Berau.

Menurutnya, jika dilihat secara kuantitas, kebutuhan ASN di Berau sebenarnya sudah mencukupi. Bahkan, informasi dari pemerintah pusat juga menunjukkan bahwa kondisi kepegawaian daerah ini tidak mengalami kekurangan signifikan.

“Namun, ketidaktaatan distribusi membuat dampaknya terasa nyata di tengah masyarakat,” tukasnya lagi.

Salah satu yang paling mencolok terjadi di sektor Kesehatan tambah Sumadi adanya laporan bahwa sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah pesisir sempat berhenti beroperasi selama beberapa hari setelah Hari Raya Idulfitri. Bukan karena tidak ada tenaga medis, melainkan karena persoalan klasik: keterlambatan pembayaran gaji. Dokter yang bertugas diketahui merupakan tenaga penugasan khusus dan belum menerima hak mereka selama dua hingga tiga bulan.

Akibatnya, pelayanan kesehatan pun terhenti sementara—sebuah kondisi yang tentu sangat merugikan masyarakat, terutama di daerah yang akses kesehatannya terbatas.

“Ini ironis sekali tenaganya ada, tapi layanan tetap berhenti karena persoalan administratif. Artinya ada yang tidak beres dalam pengelolaan,” tegasnya.

Di sektor pendidikan, persoalan serupa juga terjadi. Berdasarkan hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan DPRD Berau, ditemukan adanya ketimpangan distribusi tenaga pendidik, khususnya guru honorer. Beberapa sekolah masih kekurangan guru, sehingga proses belajar mengajar tidak berjalan optimal.

Namun di sisi lain, terdapat sekolah yang justru kelebihan tenaga pengajar. Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan dan penempatan tenaga pendidikan belum sepenuhnya berbasis kebutuhan riil di lapangan.

“Kalau distribusinya tidak dibenahi, kualitas pendidikan bisa terganggu. Ada siswa yang tidak mendapat pengajaran maksimal, sementara di tempat lain justru terjadi penumpukan guru,” jelas Sumadi.

Ia mengingatkan, jika persoalan ini terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga berpotensi memengaruhi kualitas sumber daya manusia Berau ke depan.

Karena itu, DPRD Berau mendorong Pemerintah Kabupaten Berau untuk segera melakukan langkah konkret melalui pemetaan ulang seluruh ASN. Pendataan ini dinilai penting untuk memastikan penempatan pegawai, baik PNS maupun PPPK, benar-benar sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah dan sektor. Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan distribusi tenaga kerja yang lebih adil, efektif, dan efisien.

Lebih dari itu, pemerataan ASN juga menjadi kunci agar layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, tanpa terkecuali baik di pusat kota maupun di wilayah terpencil. “Pemerataan ASN ini bukan sekadar soal administrasi, tapi soal keadilan pelayanan. Masyarakat di kampung dan pesisir juga berhak mendapatkan layanan yang sama,” pungkasnya. (sep/FN/Advertorial)