POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Gelombang pensiun yang mulai menghampiri jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menjadi sinyal serius bagi tata kelola pemerintahan daerah. Dalam waktu dekat, sejumlah jabatan strategis di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dipastikan kosong, menyusul para pejabat yang memasuki masa purna tugas.

Kondisi ini bukan sekadar rutinitas administratif tahunan. Lebih dari itu, fenomena ini menjadi ujian nyata bagi sistem regenerasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Berau apakah mampu melahirkan pemimpin baru yang siap melanjutkan estafet pembangunan, atau justru menghadapi kekosongan kompetensi di level strategis.

Kekhawatiran pun mulai mencuat. Pasalnya, ketersediaan ASN yang memenuhi kualifikasi, baik dari sisi kepangkatan, pengalaman, maupun kapasitas kepemimpinan, dinilai masih terbatas. Jika tidak ditangani dengan tepat, kekosongan jabatan ini berpotensi memperlambat kinerja OPD, bahkan mengganggu jalannya program prioritas daerah.

Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ratna angkat bicara terkait kondisi tersebut. Ia menilai persoalan ini harus menjadi perhatian serius, khususnya bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Berau sebagai instansi yang berwenang dalam pengelolaan ASN.

“Kondisi ini menurut kami bukan hal sepele. Banyak pejabat yang akan pensiun, sementara mencari pengganti yang benar-benar memiliki kompetensi itu tidak mudah,” ujarnya, belum lama ini dikantor DPRD Berau.

Menurut Ratna, proses pengisian jabatan tidak boleh hanya berorientasi pada mengisi kekosongan semata. Lebih dari itu, diperlukan ketelitian, objektivitas, serta komitmen untuk menempatkan figur yang tepat di posisi yang tepat. Ia pun mengingatkan agar BKPSDM benar-benar jeli dalam menilai setiap calon yang diajukan. Seleksi harus dilakukan secara terbuka, profesional, dan mengacu pada regulasi yang berlaku, sehingga menghasilkan pemimpin OPD yang mampu bekerja optimal.

“Dari pertimbangan karenanya saya imbau BKPSDM dan jajarannya harus benar-benar selektif. Jangan sampai posisi strategis diisi oleh orang yang tidak memiliki kompetensi yang sesuai,” tegasnya.

Ratna menambahkan, tantangan terbesar saat ini adalah terbatasnya jumlah ASN yang telah memenuhi syarat untuk menduduki jabatan eselon II, baik dari sisi pangkat maupun pengalaman. Hal ini membuat ruang pilihan menjadi semakin sempit.

“Memang faktanya belum banyak yang memenuhi kriteria. Ini yang harus disikapi dengan bijak dan tetap sesuai aturan,” jelasnya.

Dalam situasi seperti ini, ia menilai penting adanya langkah strategis jangka panjang, seperti pembinaan karier ASN secara berkelanjutan, peningkatan kapasitas melalui pelatihan, serta pemetaan potensi pegawai sejak dini. Dengan begitu, regenerasi kepemimpinan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi sudah dipersiapkan jauh hari.

Lebih jauh, Ratna juga menyoroti pentingnya kesiapan individu ASN yang berpeluang mengisi jabatan tersebut. Ia menegaskan bahwa menjadi kepala dinas bukan hanya soal memenuhi syarat administratif, tetapi juga tentang kemampuan memimpin, mengambil keputusan, dan menjalankan visi pembangunan daerah.

“Apalagi jabatan itu amanah besar. Jadi yang dipersiapkan bukan hanya berkas, tapi juga kemampuan dan mental untuk memimpin,” katanya.

Ia pun berharap para ASN yang masuk dalam bursa calon pejabat dapat memanfaatkan momentum ini sebagai ajang pembuktian diri. Persiapan yang matang, disiplin mengikuti tahapan seleksi, serta komitmen terhadap pelayanan publik menjadi kunci utama.

“Harapannya mereka benar-benar mempersiapkan diri, mengikuti prosedur dengan baik, dan siap menjalankan tanggung jawab yang diemban,” tutupnya.

Di tengah bayang-bayang “tsunami pensiun” ini, Pemkab Berau dihadapkan pada pilihan penting: sekadar mengisi kursi kosong, atau menjadikannya sebagai momentum memperkuat kualitas birokrasi. Jawabannya akan sangat menentukan arah pembangunan daerah ke depan. (sep/FN/Advertorial)