Wakil Ketua II DPRD Berau Sumadi.

POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU :  Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mulai terjadi pada sektor pertambangan di Kabupaten Berau kini memunculkan kekhawatiran besar terhadap kondisi ekonomi masyarakat. DPRD Berau meminta perusahaan tidak menjadikan pekerja lokal sebagai korban utama dalam kebijakan pengurangan tenaga kerja.

Kondisi ini menjadi sorotan serius karena sektor pertambangan selama bertahun-tahun menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat Berau. Ketika perusahaan mulai melakukan efisiensi dan pengurangan karyawan, dampaknya dipastikan langsung dirasakan oleh banyak keluarga yang menggantungkan hidup dari industri tersebut.

Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, mengaku prihatin atas situasi yang kini mulai dirasakan masyarakat. Ia menilai, gelombang PHK bukan hanya berdampak pada hilangnya pekerjaan, tetapi juga berpotensi memicu persoalan sosial dan meningkatnya angka pengangguran di daerah.

Menurutnya, perusahaan yang beroperasi di Berau harus tetap menunjukkan keberpihakan kepada tenaga kerja lokal, terutama di tengah situasi sulit yang sedang dihadapi masyarakat saat ini.

“Kondisi ini menjadi perhatian kami, jangan sampai terbalik, nanti justru yang banyak masyarakat Berau yang di-PHK, orang luar yang diperkerjakan. Ini harapan kami ke situ,” ujarnya.

Apalagi tambahnya, keberadaan perusahaan di Berau sejak awal juga bertujuan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Karena itu, perusahaan diminta mempertimbangkan dampak sosial sebelum mengambil kebijakan pengurangan tenaga kerja secara besar-besaran.

Sumadi menyebut, tanpa adanya PHK pun jumlah pengangguran di Berau saat ini sebenarnya sudah cukup tinggi. Apalagi jika gelombang pemutusan hubungan kerja terus bertambah, maka kondisi ekonomi masyarakat diperkirakan akan semakin berat.

Menurutnya, situasi ini tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Ini tidak main-main PHK ini ya,” tegasnya.

Di tengah ancaman meningkatnya pengangguran, DPRD Berau juga mendorong Pemerintah Kabupaten Berau untuk segera mengambil langkah konkret dalam menciptakan sumber ekonomi baru di luar sektor pertambangan.

Salah satu langkah strategis yang dinilai perlu dipercepat adalah pembangunan hilirisasi industri berbasis potensi daerah. Menurut Sumadi, Berau memiliki sumber daya alam yang besar, namun hingga kini sebagian besar masih dijual dalam bentuk bahan mentah tanpa pengolahan maksimal di daerah sendiri.

Ia mencontohkan sektor perkebunan kelapa sawit yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi industri pengolahan minyak goreng maupun produk turunan lainnya yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Jika hilirisasi berjalan maksimal, maka peluang penyerapan tenaga kerja lokal akan semakin terbuka luas dan ketergantungan masyarakat terhadap sektor tambang bisa perlahan dikurangi.

“Bisa kita lihat seperti Daerah Bontang contohnya itu tanpa punya kebun sawit dia bisa hilirisasi, kenapa kita tidak, ini yang kita maksud,” ungkapnya.

Selain mendorong pemerintah dan perusahaan, Sumadi juga menitipkan pesan kepada masyarakat yang terdampak PHK agar tidak hanya bergantung pada satu sektor pekerjaan saja.

Ia menilai, Berau masih memiliki banyak potensi ekonomi lain yang bisa dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber penghasilan baru. Sektor perkebunan, pertanian, perikanan hingga usaha mandiri dinilai masih sangat terbuka untuk dikembangkan, terutama di tengah kondisi industri tambang yang cenderung fluktuatif dan bergantung pada pasar global.

Menurutnya, masyarakat perlu mulai beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi agar tetap memiliki peluang bertahan di tengah situasi sulit saat ini.

“Karena kalau hanya berpusat ke tambang, ya itulah risikonya, ketika tambang pengurangan tenaga kerja maka ini lah sangat-sangat kritis begini,” pungkasnya. (sep/FN/Advertorial)