Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud beserta jajaran saat meninjau lokasi pembangunan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong. (Kriz)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Overkapasitas yang telah lama membelit Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong akhirnya mendapat perhatian serius Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Lapas perempuan satu-satunya di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara itu kini dihuni 357 warga binaan, hampir tiga kali lipat dari kapasitas ideal 135 orang.

Melihat langsung kondisi tersebut, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud berkomitmen mengupayakan penyelesaian pembangunan gedung yang selama ini belum rampung agar persoalan daya tampung dan pelayanan terhadap warga binaan segera teratasi.

Komitmen itu disampaikan Rudy saat mengunjungi Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong di Jalan Imam Bonjol,, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Jumat (3/7/2026).

Didampingi jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur dan sejumlah kepala perangkat daerah, ia meninjau ruang hunian warga binaan, aktivitas pembinaan, sekaligus melihat progres pembangunan gedung yang terhenti sejak 2024.

Menurut Rudy, kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan secara langsung kondisi yang sebelumnya telah dilaporkan pihak lapas.

Ia menilai persoalan kelebihan kapasitas tidak bisa dipandang sebagai persoalan bangunan semata, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak-hak dasar warga binaan.

Ia menjelaskan, kapasitas lapas saat ini hanya 135 orang, sementara jumlah penghuni telah melampaui 350 orang.

Kondisi itu juga menyebabkan sebagian warga binaan perempuan dari berbagai daerah di Kalimantan Timur masih harus dititipkan di lapas dewasa karena belum tersedianya ruang di Lapas Perempuan Tenggarong.

"Harapan kami ke depan, seluruh lapas perempuan di Kalimantan Timur nantinya dapat terpusat di Tenggarong apabila pembangunan ini dapat diselesaikan," ujarnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah provinsi tengah menyiapkan skema pembiayaan penyelesaian pembangunan.

Total anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp28 miliar. Dari jumlah itu,  Pemkab Kukar telah mengalokasikan sekitar Rp8 miliar sehingga masih diperlukan tambahan sekitar Rp20 miliar.

"Mungkin anggarannya cukup besar, tetapi bagi kami nilai kemanusiaan jauh lebih penting daripada besarnya anggaran yang harus dikeluarkan," tegasnya.

Rudy menjelaskan, peluang penyelesaian pembangunan akan terus diupayakan, baik melalui penganggaran tahun berikutnya maupun apabila tersedia ruang dalam pergeseran anggaran.

"Kalau memang ada peluang melalui pergeseran anggaran tentu akan kami upayakan. Program ini harus lebih dahulu masuk ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Setelah masuk dalam perencanaan tersebut, baru proses penganggarannya dapat dilaksanakan," kata dia.

Komitmen tersebut disambut positif pihak Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong, Riva Dilyanti, mengatakan kunjungan gubernur merupakan tindak lanjut dari audiensi yang dilakukan beberapa hari sebelumnya untuk menyampaikan kondisi lapas yang semakin memprihatinkan akibat tingginya jumlah warga binaan.

Menurut Riva, selain dihuni 357 warga binaan, lapas tersebut juga masih harus menunda pemindahan warga binaan perempuan yang berada di sejumlah lapas lain di Kalimantan Timur maupun Kalimantan Utara karena keterbatasan daya tampung.

Bahkan, lanjutnya, masih terdapat antrean pelimpahan warga binaan dari sejumlah kejaksaan yang belum dapat diterima.

"Ada satu kamar yang dihuni sekitar 42 hingga 43 orang. Dari sisi kemanusiaan tentu kondisinya sudah sangat tidak ideal," ungkapnya.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut membuat pihak lapas tidak lagi leluasa menempatkan warga binaan berdasarkan klasifikasi tindak pidana sebagaimana mestinya.

Di sisi lain, lanjutnya, kebutuhan kapasitas lapas perempuan di Kalimantan Timur diperkirakan mendekati 1.000 orang sehingga keberadaan gedung baru menjadi sangat mendesak.

"Kalau bangunan baru selesai, insya Allah kapasitasnya sekitar 700 orang. Selain daya tampung bertambah, ruang untuk kegiatan pembinaan warga binaan juga akan jauh lebih memadai," ungkapnya.

Harapan yang sama juga disampaikan Pemkab Kukar. Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, mengatakan dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadi harapan baru agar bangunan yang sempat terhenti dapat segera difungsikan.

Menurutnya, keberadaan fasilitas tersebut penting karena Lapas Perempuan Tenggarong melayani warga binaan dari berbagai daerah di Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara.

"Luas lahannya hampir empat hektare. Yang menjadi pekerjaan sekarang tinggal menyelesaikan bangunannya saja. Sebelum adanya efisiensi anggaran, rencana itu sudah beberapa kali kami bahas, tetapi kemampuan keuangan daerah saat itu belum memungkinkan," ujarnya.

Ia berharap dukungan pemerintah provinsi dapat mempercepat realisasi program tersebut.

"Bapak Gubernur juga sudah meminta Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda untuk mempelajari kemungkinan penganggarannya. Mudah-mudahan bisa segera direalisasikan," tutupnya. (kriz)