Anggota DPRD Berau, Suharno (Fraksi PPP).

POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU :  Berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Fraksi PPP menilai Kabupaten Berau memiliki potensi ekonomi yang sangat besar untuk meningkatkan pendapatan daerah. Namun, upaya tersebut harus dilakukan melalui inovasi, optimalisasi potensi, serta digitalisasi pelayanan publik, bukan tergantung pada pajak maupun retribusi.

Untuk itu Fraksi PPP mendorong Pemkab Berau  melakukan intensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan yang sudah ada sekaligus membuka peluang baru melalui ekstensifikasi PAD secara kreatif dan berkelanjutan.

Demikian catatan lainnya yang disampaikan juru bicara Fraksi PPP Suharno dalam rapat Paripurna DPRD Berau saat menyampaikan pandangan akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Menurut Suharno, kemandirian fiskal merupakan salah satu indikator penting bagi kemajuan daerah. Semakin besar kemampuan daerah membiayai pembangunan melalui PAD, maka semakin kecil ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

"Kemandirian fiskal harus menjadi cita-cita bersama. Dengan struktur pendapatan yang semakin kuat, Kabupaten Berau akan memiliki ruang yang lebih besar untuk membiayai pembangunan jangka panjang sesuai kebutuhan masyarakat," katanya.

Penekanan senada disampaikan Fraksi Golkar melalui Juru Bicatra (Jubir) nya Elita Herlina, bahwasanya  Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Berau. Semakin besar kontribusi PAD, maka semakin luas kemampuan pemerintah membiayai pembangunan tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

“Karena itu kami minta Pemkab Berau bisa lebih berhati-hati dalam menentukan kebijakan investasi maupun penggunaan APBD agar setiap pengeluaran mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata, terang Elita Herlina.

Dalam kesempatan itu Fraksi Golkar juga meminta Pemkab Berau dapat memperkuat pengelolaan sumber daya alam  (SDA) melalui kebijakan hilirisasi agar potensi kekayaan daerah mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.

“Termasuk kami minta dapat meningkatkan pengawasan terhadap kualitas pekerjaan fisik yang dibiayai APBD agar hasil pembangunan memiliki mutu yang baik dan dapat dimanfaatkan dalam jangka Panjang,” katanya.

Farksi Golkar juga menegaskan pentingnya menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melalui pembenahan sistem pengendalian internal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah temuan yang sama terus berulang pada setiap pemeriksaan keuangan daerah. (sep/FN/Advertorial)