(Perwakilan kantotraktor Andi H menandatangani kesepakatan penyelesaian pembayaran proyek 2020, yang disaksikan Sekda H Sunggono dan Ketua Komisi III Andi Faisyal)

TENGGARONG, Kepastian realisasi pembayaran proyek pemerintah Kukar ke kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan 2020 menuai titik kejelasan.

Pemerintah Kukar siap dan komitmen untuk membayar, bahkan dalam pertemuan yang dilangsungkan diruang Banmus DPRD Kukar, (Kamis, 7//1/2021) antara Pemerintah dan Kontraktor telah menandatangani tiga poin kesepakatan komitmen dalam penyelesaian pembayaran proyek yang nilainya mencapai angka Rp226 miliar lebih tersebut.

Pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi III Andi Faisal didampingi sejumlah anggota DPRD Kukar lainnya, merupakan pertemuan lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Hadir dalam pertemuan itu Wakil Bupati H Chairil Anwar, Sekda H Sunggono, sejumlah kepala OPD Kukar, dan para kontraktor Kutai Kartanegara.

Tiga poin kesepakatan dari hasil pertemuan itu diantaranya adalah pihak pertama atau pemerintah bersedia untuk menyelesaikan proses pembayaran kepada pihak kedua atas kewajiban pihak ketiga, kemudian proses penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga (Kontraktor) dilaksanakan pada triwulan pertama (Januari-Maret) 2021, penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono mengatakan, Pemkab fokus dalam menangani keterlambatan pembayaran kepada kontraktor harus di selesaikan semuanya, dan arahan Bupati Kukar seperti itu, dimana pemerintah bertanggung jawab untuk menyelesaikan pembayaran tersebut.

"Mudah mudahan komitmen ini bisa segera tersampaikan, dan semua Kepala OPD saya minta paraf, sebelum kami tandatangani," Kata Sunggono kepada awak media, diruang Banmus, Kamis (7/1/2021)

Ia menambahkan, pihaknya juga akan membuat surat intruksi Bupati yang di tanda tangani Wakil Bupati dan mempertegas sikap pimpinan untuk menindak lanjuti masalah tersebut secara teknis, dan pihaknya juga menyampaikan jika ada kendala secara teknis berkenaan dengan attitude, sikap, perlakuan yang tidak seharusnya, apalagi bertentangan dengan hukum di minta segera sampaikan ke pihaknya.

"Seharusnya mekanisme pembayarannya itu per termin, namun tidak semua kontraktor mengambil hak tersebut, dan hal itu juga tidak bisa kita salah kan, oleh karena itu terjadi lah keterlambatan pembayaran, saya berharap kedepan manakala kita bisa membangun kesepakatan, "ucap Sunggono

Sementara itu Koordinator Kontraktor Andi Husri menuturkan, dari awal proses sejak yakni Minggu 3 Januari 2020 sampai saat ini, Alhamdulillah progres tersebut sudah kelihatan.

"Meskipun kita harus menghormati kinerja, proses administrasi, maupun proses pemberkasan, sehingga hari ini keluar kesepakatan, yang sifatnya mengikat masing masing untuk dilaksanakan pembayaran, estimasinya dari Januari sampai Maret 2020" kata Andi.

Lanjut dia, pihaknya berharap agar tidak pernah terulang kembali kejadian tersebut, dan di jadikan suatu pelajaran yang berharga utamanya kepada pihak yang berwewenang.

Untuk diketahui sesuai dengan catatan BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah) Kutai Kartanegara bahwa proses keterlambatan pembayaran proyek Kukar 2020 mencapai sekitar 1.714 berkas tagihan  yang nilainya lebih dari Rp226 miliar.(*riz/poskotakaltimnews.com)