ilustrasi

JAKARTA- Kementerian Keuangan (Kemenkue) mencatat jumlah utang pemerintah Indonesia sebesar Rp6.418,15 triliun atau setara 40,49 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per akhir Mei 2021.

Jumlahnya turun Rp109,14 triliun dalam sebulan terakhir dari Rp6.527,29 triliun atau 41,18 persen dari PDB pada akhir April 2021. Namun bila dibandingkan dengan Mei 2020, jumlah utang pemerintah naik Rp1.159,58 triliun dari Rp5.258,57 triliun atau 32,09 persen dari PDB.

"Secara nominal, posisi utang pemerintah pusat mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu, namun menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Hal ini disebabkan kondisi ekonomi Indonesia yang masih berada dalam fase pemulihan akibat perlambatan ekonomi yang terjadi di masa pandemi covid-19," ungkap Kemenkeu dalam laporan APBN KiTa edisi Juni 2021,Kamis (24/6).

Secara rinci, jumlah utang pemerintah terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp5.580,02 triliun dan pinjaman Rp838,13 triliun. SBN terdiri dari dalam negeri Rp4.353,56 triliun dan valuta asing (valas) Rp1.226,45 triliun.

Sementara pinjaman terbagi atas pinjaman dalam negeri Rp12,32 triliun dan luar negeri Rp825,81 triliun. Pinjaman luar negeri berasal dari bilateral Rp316,83 triliun, multilateral Rp465,52 triliun, dan commercial banks Rp43,46 triliun.

Kemenkeu menilai kebutuhan utang tentu akan meningkat di masa pandemi covid-19, namun pemerintah senantiasa menyiapkan strategi untuk memitigasi volatilitas pasar keuangan serta mengelola risiko agar utang tetap terjaga dalam batas aman. Salah satunya terlihat dari risiko suku bunga mengambang (variable rate) dan suku bunga tetap (fixed rate) yang selalu dikelola dengan hati-hati.

"Dalam rangka memitigasi pembiayaan dan mengurangi ketergantungan akan valuta asing, porsi valas diturunkan dari 44,6 persen pada 2015 menjadi 32 persen pada akhir Mei 2021," jelas Kemenkeu.

Selain itu, indikator risiko refinancing juga dijaga dengan waktu jatuh tempo utang rata-rata (average time to maturity/ATM) yang menurun dari semula 9,39 tahun pada 2015 menjadi 8,7 tahun pada Mei 2021.(sumber:CNNIndonesia.com)