Dewan Minta Lelang Kegiatan di APBD-P 2023 Dipercepat

img

Anggota DPRD Kukar dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Saparuddin Pabonglean

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, KUTAI KARTANEGARA- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kukar 2023 telah disahkan DPRD Kutai Kartaneara melalui rapat paripurna beberapa waktu lalu. Nilainya mencapi angka Rp.11,6 triliun.

Dengan disahkannya anggaran perubahan tersebut, banyak pihak berharap kegiatan kegiatan yang masuk dalam batang tubuh APBD Perubahan Kutai Kartanegara bisa berjalan sesuai harapan, penyerapan anggaran maksimal, sehingga benar benar dirasakan masyarakat Kutai Kartanegara.

Anggota DPRD Kukar dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Saparuddin Pabonglean mengatakan, pemerintah daerah melalui setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus kerja cepat, karena waktu yang singkat efektifnya hanya 3 bulan.

"Terutama proses lelang harus dipercepat, sehingga pekerjaan yang sudah direncanakan bisa segera dilaksanakan," kata Saparuddin Pabonglean kepada Poskotakaltimnews, Sabtu (2/9/2023).

Ia menyebutkan, jangan sampai pelaksanaan program yang sudah ditetapkan terutama program yang sifatnya strategis lambat pekerjaannya, yang mengakibatkan SILPA.

"Pemerintah daerah harusnya belajar dari permasalahan klasik ini, dari tahun ke tahun hampir saja terjadi. Pada APBD murni 2023 SILPA kita mencapai Rp 1,8 triliun," sebutnya.

Menurutnya, SILPA tersebut hampir dengan nilai APBD di Kabupaten/Kota lainnya. Serapan APBD Kukar menunjukkan indikator kinerja, kesiapan OPD dalam merealisasikan kegiatannya.

"Jangan sampai ada ego sektoral menjadi penghambat, tapi bagaimana pemerintah dengan SDM yang ada ini mengerahkan seluruh daya upaya untuk percepatan kegiatan, apalagi untuk OPD skala besar," tuturnya.

Selain itu, yang menjadi kendala pada suatu pekerjaan karena faktor alam, dan kelangkaan material. Hal itu sering terjadi karena setiap penyedia bakal rebutan material.

"Apalagi ada pembangunan IKN ini yang menyedot banyak material," ungkapnya.

Dirinya juga mengapresiasi kepada pemerintah daerah, yang sudah berupaya merealisasikan setiap rencana kegiatannya. Dan juga sudah menggali sumber sumber dana untuk menjadi sumber pendapatan daerah.(riz/adv)