Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry

POSKOTAKALTIMNEWS, SAMARINDA: Kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat dalam beberapa tahun terakhir mulai menunjukkan dampak serius terhadap sektor perhotelan, khususnya hotel-hotel kecil dan non-bintang di Kalimantan Timur.

Minimnya kegiatan pemerintahan di luar kantor instansi menyebabkan penurunan tingkat hunian yang signifikan, bahkan membuat sebagian pelaku usaha terancam gulung tikar.

Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, menyampaikan keprihatinannya atas kondisi ini. Menurutnya, kebijakan efisiensi memang bertujuan untuk menghemat belanja negara, tetapi di sisi lain menciptakan tekanan besar bagi pelaku usaha lokal yang selama ini bergantung pada kegiatan instansi pemerintah.

“Selama ini, hotel-hotel kecil sangat mengandalkan agenda seperti rapat, pelatihan, dan sosialisasi dari lembaga pemerintahan. Ketika kegiatan ini dialihkan ke gedung milik instansi sendiri, mereka kehilangan pasar utama,” ujarnya, Sabtu (21/6/2025).

Sarkowi menilai bahwa hotel non-bintang tidak memiliki daya tahan sekuat hotel besar dalam menghadapi perubahan kebijakan secara tiba-tiba.

Minimnya sumber daya, keterbatasan jaringan, hingga ketergantungan pada segmen pasar instansi pemerintah menjadikan mereka kelompok yang paling rentan.

“Hotel-hotel besar mungkin masih punya klien korporasi atau wisatawan luar daerah. Tapi hotel kecil di Samarinda, Balikpapan, atau daerah lain di Kaltim, sebagian besar hidup dari kegiatan pemerintahan,” katanya.

Sehingga, jika dibiarkan tanpa solusi, kondisi ini bisa memicu gelombang penutupan usaha skala kecil yang berujung pada bertambahnya angka pengangguran serta melambatnya pemulihan ekonomi di tingkat lokal.

Namun, Sarkowi melihat adanya harapan baru setelah Kementerian Dalam Negeri memberikan lampu hijau bagi pelaksanaan kegiatan pemerintah di hotel. Ia berharap relaksasi ini bisa dimanfaatkan untuk menghidupkan kembali perhotelan lokal.

“Kebijakan pusat sudah mulai membuka ruang, tinggal bagaimana pelaksanaannya di daerah. Pemerintah harus hadir dan memastikan hotel kecil tidak kembali tersisih dalam proses pemulihan ini,” tegasnya.

Ia juga mendorong agar pelaku usaha hotel lokal segera beradaptasi, memperbaiki manajemen, dan menjalin komunikasi aktif dengan instansi pemerintahan agar tak kalah bersaing dengan hotel-hotel besar.

“Pemulihan sektor ini butuh kolaborasi. Pemerintah membuka peluang, pelaku usaha harus proaktif menangkapnya,” tutup Sarkowi. (ADV DPRD KALTIM)