Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Damayanti

POSKOTAKALTIMNEWS, SAMARINDA: Menjelang dibukanya proses penerimaan peserta didik baru di Kalimantan Timur, sorotan tajam muncul terhadap kesenjangan mutu pendidikan antar sekolah yang dinilai sebagai sumber utama persoalan tahunan dalam sistem seleksi.

Bukan hanya soal zonasi, tapi juga disparitas kualitas antar satuan pendidikan yang terus dibiarkan. Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, menyampaikan keprihatinan terhadap situasi ini.

Menurutnya, perdebatan seputar penerimaan siswa baru tak akan pernah selesai jika akar masalahnya yakni ketimpangan kualitas sekolah tidak ditangani secara menyeluruh.

"Selama masyarakat masih melihat perbedaan mencolok antara sekolah unggulan dan sekolah lain, tekanan untuk masuk ke sekolah favorit akan terus tinggi. Ini bukan salah sistem, tapi karena kualitas belum merata," ujarnya, Sabtu (21/6/2025).

Damayanti menyebut kondisi di beberapa wilayah, seperti Balikpapan, sebagai gambaran nyata ketimpangan. Ia mengungkapkan bahwa tidak semua wilayah memiliki akses yang sama terhadap pendidikan negeri, bahkan ada kecamatan yang belum memiliki satu pun SMA negeri berdiri.

"Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar: ke mana anak-anak harus bersekolah jika fasilitas tidak tersedia di lingkungan tempat tinggal mereka?" katanya.

Selain keterbatasan infrastruktur, ia juga menyinggung distribusi guru dan tenaga pendidik berkualitas yang belum merata. Ketimpangan ini, menurutnya, menciptakan persepsi bahwa hanya sekolah tertentu yang layak menjadi tujuan, sementara sekolah lain terpinggirkan secara sistemik.

Dampaknya, siswa dari keluarga kurang mampu kian terdesak, terutama jika tidak berhasil lolos seleksi ke sekolah negeri.

Dalam konteks ini, Damayanti menilai kebijakan bantuan pendidikan seperti GratisPol masih memiliki celah karena belum sepenuhnya menyasar siswa dari sekolah swasta yang sering menjadi alternatif terakhir.

“Banyak anak yang akhirnya masuk sekolah swasta karena tidak tertampung di negeri. Mereka tetap butuh dukungan. Jangan sampai bantuan pendidikan hanya berhenti di siswa negeri,” ucapnya.

Damayanti menegaskan bahwa reformasi pendidikan di Kalimantan Timur tidak cukup hanya dilakukan melalui sistem seleksi masuk.

Kedepannya, yang lebih penting adalah perbaikan sistemik yang menyentuh pemerataan fasilitas, tenaga pendidik, dan dukungan pembiayaan lintas jenis sekolah.

“Pendidikan adalah fondasi masa depan daerah ini. Kalau kita serius ingin membangun SDM unggul, maka tidak boleh ada sekolah yang tertinggal hanya karena lokasi atau statusnya,” pungkasnya.(ADV DPRD KALTIM)