Kabid Sosial dan Budaya Bappeda Kukar, Gamal Abdul Aziz (Riz/Poskotakaltim)

POSKOTAKALTIMNEWS,KUKAR: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) meminta seluruh perangkat daerah untuk lebih aktif menjalin koordinasi dengan Bappeda dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerja. Langkah ini dinilai penting agar arah pembangunan daerah tetap sejalan dengan kebijakan dan prioritas pemerintah pusat.

Kepala Bidang Sosial dan Budaya Bappeda Kukar Gamal Abdul Aziz mengatakan, sinkronisasi antara daerah dan pusat menjadi kunci keberhasilan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Tanpa koordinasi yang intens, program daerah bisa saja berjalan di luar fokus prioritas nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

“Bappeda berperan sebagai koordinator perencanaan, sehingga penting bagi perangkat daerah untuk berkomunikasi dan berkoordinasi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Tujuannya agar program yang disusun tidak hanya relevan dengan kebutuhan daerah, tetapi juga mendukung arah kebijakan nasional,” kata Gamal Abdul Aziz, di Tenggarong, Senin (10/11/2025).

Ia menjelaskan, pemerintah pusat saat ini fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penurunan kemiskinan ekstrem, serta penguatan ketahanan ekonomi. Karena itu, setiap perangkat daerah di Kukar diharapkan dapat merancang kegiatan yang mendukung sasaran tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

“Misalnya, kegiatan yang mendukung pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan keterampilan kerja merupakan bagian dari prioritas nasional. Hal ini perlu dipahami bersama agar setiap rencana kerja daerah memiliki kontribusi yang nyata terhadap pembangunan nasional,” tambahnya.

Ia menilai, koordinasi yang baik juga akan meminimalkan tumpang tindih program antarperangkat daerah, serta meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan begitu, pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Selain itu, Bappeda Kukar juga terus memperkuat sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program di lapangan. Agar perencanaan yang telah disusun berjalan dengan baik.

“Kami juga membuka ruang konsultasi bagi perangkat daerah yang memerlukan pendampingan, dalam penyusunan rencana kerja. Dengan komunikasi yang terbuka dan aktif, kami yakin perencanaan pembangunan Kukar bisa lebih selaras dengan strategi pembangunan nasional,” jelasnya.

Ia berharap, budaya koordinasi lintas sektor ini dapat menjadi kebiasaan dalam tata kelola pemerintahan di Kukar. “Koordinasi bukan sekadar formalitas, tetapi bagian penting dari sinergi pembangunan. Jika semua perangkat daerah bergerak dalam satu arah, maka visi pembangunan daerah dan pusat akan tercapai bersama,” pungkasnya. (Adv/riz)