POSKOTAKALTINSWS, BERAU : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau kembali memasang target Rp8 triliun di sektor investasi tahun 2026. Dimana pada 2025 berhasil membukukan investasi hingga Rp8,76 triliun.

Capaian tahun lalu menjadi modal sekaligus tantangan bagi Pemkab Berau untuk memasang target investasi 2026 sebesar Rp8 triliun, jauh lebih tinggi jika di banding target tahun 2025 yang hanya Rp4,5 triliun.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Berau, Nanang Bakran, mengakui target yang dipasang tahun ini cukup besar.

“2026 ini target investasi yang harus kami kejar besar sekali. Dari tahun sebelumnya Rp4,5 triliun, dinaikkan menjadi Rp8 triliun,” ujar Nanang.

OPDnya tambah Nanang, mempertahankan geliat investasi di tengah kondisi ekonomi yang masih menyesuaikan diri dengan kebijakan efisiensi. Hingga memasuki triwulan II 2026, realisasi investasi Berau telah mencapai kisaran Rp3,6 triliun hingga Rp3,7 triliun.

“Angka tersebut menunjukkan pergerakan investasi masih berlangsung. Namun kami masih memiliki pekerjaan besar untuk mengejar sisa target hingga penghujung tahun,” terangnya.

Tantangan mengejar target tersebut menurut Nanang semakin terasa karena kondisi perekonomian dan kebijakan efisiensi membuat pemerintah maupun pelaku usaha harus lebih cermat dalam melihat peluang investasi. Namun, kondisi tersebut tidak membuat Pemkab Berau menghentikan upaya menarik investasi.

Sebaliknya, strategi promosi investasi akan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Pemerintah akan melihat sektor-sektor yang masih memiliki peluang untuk kemudian ditawarkan kepada investor.

“Kita tetap berusaha untuk mencapai target. Kondisi secara nasional juga menyesuaikan keadaan, ada efisiensi di mana-mana. Kita menghitung, kita monitoring, kita melihat keadaan. Apa yang memang bisa dipasarkan dan kita tawarkan, ya kita tawarkan dulu,” katanya.

Mengejar target Rp8 triliun tidak hanya dilakukan dengan mencari investor baru. DPMPTSP Berau juga mulai memberi perhatian terhadap investasi yang sudah berjalan. Pengawasan di lapangan dilakukan untuk melihat perkembangan kegiatan usaha sekaligus memastikan para pelaku usaha memenuhi kewajibannya.

Langkah tersebut dinilai penting agar investasi yang telah masuk ke Berau benar-benar berjalan dan memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi daerah. Selain melakukan pemantauan, DPMPTSP juga memperkuat kolaborasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) serta Pemerintah Provinsi Kaltim.

“Selain itu, kita juga meningkatkan kolaborasi dengan beberapa OPD yang lain, termasuk dengan provinsi. Kita adakan acara-acara di satu tempat, kita undang beberapa pengusaha dan kita berikan arahan,” tukas  Nanang. (sep/FN)